JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tengah mengkaji penerapan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap hari Jumat bagi pegawainya.
Langkah ini merupakan bagian dari skema efisiensi energi dan anggaran negara guna merespons krisis BBM global yang mulai membebani APBN.
Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, mengungkapkan bahwa opsi WFH ini diproyeksikan mampu menekan biaya operasional kendaraan jemputan pegawai dalam jumlah besar.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” ujar Indra kepada wartawan, Jumat (27/3).
Pengetatan Penggunaan Listrik dan BBM Selain wacana WFH, Setjen DPR telah mulai mengimplementasikan pengaturan listrik yang lebih ketat di kompleks parlemen.
Kebijakan ini meliputi pemadaman listrik gedung pada malam hari jika tidak ada agenda kegiatan, serta mematikan aliran listrik di ruang-ruang rapat yang sedang tidak digunakan.
Di sektor transportasi, DPR menargetkan penghematan anggaran BBM kendaraan dinas hingga Rp 1,5 miliar dalam satu tahun.
Hal ini dilakukan melalui optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID serta pembatasan penggunaan kendaraan operasional bagi pejabat eselon I hingga III.
Pangkas Biaya Rapat dan Perjalanan Dinas Langkah efisiensi juga menyasar pos anggaran konsumsi dan perjalanan dinas.
Setjen DPR memutuskan untuk tidak lagi menyediakan jamuan pada pertemuan-pertemuan singkat. Sementara itu, perjalanan dinas akan diseleksi secara ketat berdasarkan urgensinya.
“Kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU tetap kita fasilitasi. Namun, agenda yang bisa dilakukan secara daring akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” jelas Indra.
Meski melakukan pengetatan di berbagai lini, Indra menjamin bahwa seluruh langkah efisiensi ini tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kepada pimpinan maupun anggota dewan.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap kinerja kedewanan serta rapat-rapat yang menyangkut kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang waktunya tetap fleksibel.
