JurnalPatroliNews – JAKARTA — Sejumlah peneliti dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Universitas Teknologi Nanyang, menyoroti munculnya skeptisisme publik terhadap langkah diplomasi Indonesia dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina.
Dalam laporan kebijakan yang disusun oleh Leonard C. Sebastian, Rico Marbun, dan Nauval El Ghifari, disebutkan bahwa keputusan pemerintah Republik Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) mencerminkan adanya pergeseran pendekatan diplomasi.
“Keputusan pemerintahan bergabung dengan BoP menandakan pergeseran menuju diplomasi personal, memperluas akses strategis sambil bertujuan untuk meredam pengawasan domestik di ruang publik,” tulis para peneliti dalam laporan tersebut, Minggu (29/3/2026).
Namun demikian, laporan itu juga mengungkap adanya celah legitimasi di tengah masyarakat. Meskipun terdapat dukungan terbatas dari kalangan elite kebijakan luar negeri dan tokoh agama, skeptisisme publik dinilai masih cukup kuat.
“Yakni berupa skeptisisme terhadap niat, biaya, dan manfaat bagi kemerdekaan Palestina memicu kerenggangan antara keselarasan elite dan keyakinan publik,” lanjut mereka.
Para peneliti menilai persepsi publik tersebut berpotensi memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam upaya mendukung perjuangan Palestina melalui keterlibatan di BoP.
Menurut mereka, keberlanjutan strategi diplomasi ini akan sangat bergantung pada hasil konkret yang dapat dirasakan serta kejelasan komitmen pemerintah.
“Ketahanan pergeseran ini akan bergantung pada hasil strategis yang kredibel dan pembenaran komitmen yang jelas,” tulis laporan tersebut.
Jika tidak direspons dengan tepat, skeptisisme publik dikhawatirkan dapat membatasi ruang gerak diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
“Jika tidak, skeptisisme dapat membatasi fleksibilitas diplomatik Indonesia,” demikian peringatan para peneliti.
