JurnalPatroliNews – SAMBAS – Badan Nasional Pengelola Perbatasan mendorong penguatan peran strategis para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara. Upaya ini diwujudkan melalui Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. Acara turut dihadiri Bupati Sambas Satono yang juga menjabat Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Wamendagri menegaskan bahwa peran dai tidak hanya terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi juga perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat di berbagai sektor kehidupan, khususnya di wilayah perbatasan.
“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujar Akhmad Wiyagus, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan kawasan perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.
Sejumlah program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kelompok Ahli BNPP RI, Nur Kholis, yang mewakili Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia kini mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity).
“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi justru menjadi penguat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Ia menambahkan, paradigma pembangunan ke depan bertujuan mengubah citra wilayah perbatasan dari daerah tertinggal menjadi beranda depan negara yang maju dan sejahtera, dengan mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta perdagangan lintas batas.
Di sisi lain, Bupati Sambas Satono menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci utama kemajuan wilayah perbatasan agar potensi daerah dapat dikelola secara optimal.
Seminar internasional ini diikuti peserta dari berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam menjadikan kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.
