JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa para pemimpin dari Amerika Serikat dan Iran akan menghadiri perundingan damai yang diselenggarakan di Islamabad.
Langkah diplomatik ini diambil sebagai upaya kolektif untuk meredakan ketegangan regional yang kian meningkat dan mewujudkan stabilitas di kawasan tersebut.
Dalam pidato resminya pada Jumat (10/4), PM Sharif menyatakan bahwa undangan tulus yang disampaikan pemerintahnya telah mendapatkan respons positif dari kedua belah pihak. Kehadiran para delegasi tingkat tinggi ini diharapkan dapat membuka jalan bagi dialog konstruktif guna mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
“Para pemimpin kedua negara akan datang ke Islamabad untuk melakukan negosiasi demi mewujudkan perdamaian,” ujar Sharif sebagaimana dikutip dari laporan AFP.
Dinamika Delegasi dan Persyaratan Teheran Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Pakistan untuk menghadiri pertemuan tersebut.
Namun, di sisi lain, partisipasi penuh delegasi Iran masih dibayangi oleh sejumlah persyaratan yang diajukan oleh Teheran sebelum negosiasi dimulai secara formal.
Pihak Iran mensyaratkan pemberlakuan gencatan senjata selama dua minggu yang juga harus mencakup wilayah Lebanon, mengingat intensitas serangan yang masih terjadi antara Israel dan Hizbullah. Selain itu, Teheran mendesak pencairan aset-aset mereka yang dibekukan di luar negeri akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat.
Meskipun menghadapi tantangan tersebut, PM Sharif tetap mengapresiasi kesediaan kedua negara untuk bertemu di meja perundingan. Ia menegaskan bahwa setelah gencatan senjata sementara diumumkan, fase berikutnya akan jauh lebih berat.
“Sekarang tahap yang lebih sulit menanti: tahap mencapai gencatan senjata yang langgeng dan menyelesaikan masalah-masalah rumit melalui negosiasi. Ini adalah tahap yang bisa disebut sebagai momen krusial atau ‘make or break’,” tegas Sharif dalam pidato yang disiarkan televisi nasional.
Kebijakan Domestik dan Dampak Ekonomi Di tengah upaya diplomasi internasional, PM Sharif juga mengambil langkah strategis di sektor domestik guna meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pemerintah Pakistan mengumumkan penurunan harga solar secara signifikan lebih dari 30 persen, dari 520 rupee menjadi 355 rupee per liter, serta penyesuaian harga bensin.
Kebijakan penurunan harga ini diambil setelah sebelumnya terjadi lonjakan harga energi global yang dipicu oleh eskalasi perang di Iran.
PM Sharif menegaskan komitmen pemerintahnya untuk melakukan segala upaya agar pembicaraan damai ini berhasil, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri tetap terjaga di masa transisi yang sulit ini.
