JurnalPatroliNews – Jakarta – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi diminta dilakukan secara antisipatif, transparan, dan mengedepankan aspek keamanan jamaah. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, di tengah dinamika ekonomi global dan meningkatnya ketegangan konflik Iran–Israel yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah.
Menurut Surahman, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam penggunaan anggaran negara.
“Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Surahman, Kamis, 16 April 2026.
Ia menegaskan bahwa setiap tambahan biaya yang dibebankan kepada jamaah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, kesiapan sistem digitalisasi layanan haji juga menjadi sorotan, terutama terkait integrasi data antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi guna meningkatkan efisiensi tanpa menambah beban administrasi.
Terkait pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Surahman menekankan pentingnya transparansi dalam investasi serta pemanfaatan nilai manfaat untuk mendukung keberlangsungan layanan haji.
“Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Komisi VIII DPR RI juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dalam aspek kesehatan jamaah, transportasi, serta pengaturan kuota haji yang masih bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Dalam konteks keamanan, Surahman menegaskan bahwa keselamatan jamaah harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah eskalasi konflik kawasan. Ia turut mengapresiasi instruksi Presiden RI yang menempatkan perlindungan jamaah sebagai fokus utama penyelenggaraan haji.
Pemerintah, melalui Kementerian Haji dan Umrah, disebut telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi, mulai dari pengaturan transportasi udara, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, hingga rencana evakuasi darurat apabila situasi memburuk.
“Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan,” tegasnya.
Surahman juga menyoroti pentingnya transparansi informasi publik agar jamaah tidak terpengaruh oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Ia mendorong pemerintah untuk rutin memberikan pembaruan resmi serta menyediakan dukungan psikososial agar jamaah tetap tenang dalam menjalankan ibadah.
“Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global,” pungkasnya.
