JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Luar Negeri Iran secara resmi membantah klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai rencana penyerahan persediaan uranium yang diperkaya milik Teheran kepada pihak Washington.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa material nuklir tersebut akan tetap berada di bawah otoritas Iran.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas klaim sepihak Trump yang menyebut AS akan mendapatkan debu nuklir Iran tanpa mengeluarkan biaya.
Baqaei menyatakan bahwa isu pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah menjadi bagian dari agenda perundingan yang tengah berlangsung di Islamabad.
Pergeseran Fokus Negosiasi Menurut Baqaei, dinamika negosiasi saat ini telah mengalami pergeseran fokus. Jika pada periode sebelumnya pembicaraan sangat menitikberatkan pada masalah nuklir, saat ini prioritas utama adalah mengakhiri konflik bersenjata secara permanen. Hal ini membuat cakupan topik menjadi lebih luas, mencakup aspek keamanan kawasan dan kompensasi perang.
Bagi Iran, prioritas tertinggi saat ini adalah rencana 10 poin untuk pencabutan sanksi ekonomi serta pemenuhan tuntutan kompensasi atas kerusakan infrastruktur yang terjadi selama perang berlangsung. Baqaei menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi menjadi syarat mutlak dalam setiap kesepakatan damai yang akan diteken nantinya.
Status Persediaan Uranium Iran Hingga saat ini, Teheran dilaporkan masih menguasai persediaan uranium yang diperkaya hingga tingkat 60 persen, sebuah ambang batas yang mendekati level 90 persen untuk kebutuhan senjata atom.
Ketidakpastian mengenai jumlah persediaan ini meningkat sejak serangan Juni 2025, di mana Teheran membatasi akses inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke situs-situs yang terdampak serangan udara.
Sebelum eskalasi militer tahun lalu, IAEA mencatat Iran memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen. Jumlah ini jauh melampaui kesepakatan nuklir 2015 yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh Amerika Serikat pada era pemerintahan Trump yang pertama.
Respons terhadap Ancaman Blokade Selat Hormuz Selain masalah nuklir, Baqaei juga menanggapi unggahan Donald Trump di media sosial mengenai blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Trump menyatakan blokade akan terus berlaku hingga kesepakatan damai tercapai, meskipun Teheran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Baqaei menegaskan bahwa status Selat Hormuz ditentukan oleh realitas di lapangan, bukan melalui unggahan di internet. Ia memperingatkan bahwa setiap tindakan blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.
Angkatan bersenjata Iran disebut telah siap mengambil tindakan defensif yang diperlukan jika pihak lain melakukan manuver militer di perairan strategis tersebut.
