JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Iran Masoud Pezeshkian melontarkan pernyataan keras terhadap Amerika Serikat (AS) dengan menegaskan bahwa Washington tidak memiliki otoritas hukum untuk mencabut akses negaranya terhadap program nuklir.
Pernyataan ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi internasional dan meningkatnya tensi diplomatik antara kedua negara.
Dalam laporan yang dirilis media lokal ISNA, Pezeshkian mempertanyakan posisi Presiden AS Donald Trump yang menuntut pembatasan ketat terhadap aktivitas nuklir Teheran.
Ia menilai tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang jelas dan merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan bangsa.
“Trump menyatakan bahwa Iran tidak boleh menggunakan hak nuklirnya, namun tidak menjelaskan atas dasar kejahatan apa larangan itu diberikan. Siapa dia hingga merasa mampu mencabut hak yang dimiliki oleh suatu bangsa?” tegas Pezeshkian sebagaimana dikutip dari Reuters.
Kedaulatan Energi dan Cadangan Uranium Senada dengan Presiden, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan posisi strategis Teheran terkait kepemilikan material nuklir.
Baghaei memastikan bahwa Iran tidak akan menyerahkan atau memindahkan cadangan uranium yang telah diperkaya ke negara mana pun.
Dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi pemerintah pada Sabtu (18/4), Baghaei juga menanggapi klaim sepihak dari pihak Gedung Putih.
Sebelumnya, Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah menyetujui berbagai tuntutan Washington, termasuk penyerahan materi nuklir tanpa biaya. Baghaei secara tegas menyatakan bahwa klaim tersebut tidak dapat diverifikasi dan tidak memiliki validitas dalam meja perundingan.
Kaitan dengan Krisis Selat Hormuz Eskalasi retorika nuklir ini terjadi berbarengan dengan memanasnya situasi di jalur maritim global.
Kebijakan blokade laut yang diterapkan Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran telah memicu Teheran untuk kembali menutup Selat Hormuz. Jalur vital perdagangan minyak dunia tersebut kembali ditutup kurang dari 24 jam setelah sempat dibuka untuk lalu lintas terbatas.
Pemerintah Iran memperingatkan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah lanjutan yang lebih tegas terhadap lalu lintas kapal di kawasan Teluk jika tekanan militer dan ekonomi dari pihak Barat terus berlanjut.
Sikap non-kompromi yang ditunjukkan oleh Presiden Pezeshkian dan Kementerian Luar Negeri mengindikasikan bahwa Iran memilih untuk mempertahankan program nuklirnya sebagai hak sah nasional, sekaligus sebagai instrumen daya tawar di tengah sanksi internasional yang kian mencekik.
