JurnalPatroliNews – Jakarta -Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meluncurkan klaim provokatif pada Rabu (22/4) dengan menyebut Iran tengah mengalami “kolaps finansial”.
Pernyataan ini muncul hanya beberapa jam setelah Trump mengklaim militer AS telah melakukan blokade total terhadap Selat Hormuz, jalur vital energi dunia.
Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa tekanan ekonomi ekstrem yang dilancarkan Washington telah memutus arus pendapatan Teheran secara drastis. Ia menaksir Iran kehilangan pemasukan hingga USD 500 juta (sekitar Rp8,5 triliun) setiap harinya.
“Iran sedang kolaps secara finansial! Mereka ingin Selat Hormuz segera dibuka—kehausan uang! Kehilangan 500 juta dolar per hari,” tulis Trump.
Lebih jauh, Trump mengeklaim krisis ini mulai mengguncang stabilitas internal Teheran. “Militer dan polisi mengeluh karena tidak dibayar. SOS!!!” lanjutnya, merujuk pada spekulasi ketegangan di dalam korps keamanan Iran.
Trump berpendapat bahwa retorika Iran yang seolah mendukung penutupan selat hanyalah upaya diplomasi “jaga muka”. Menurutnya, kenyataan di lapangan adalah AS telah memblokade jalur tersebut sepenuhnya setelah negosiasi damai buntu.
Respon Keras Teheran: “Ini Tindakan Perang”
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, langsung merespons klaim tersebut dengan nada tajam. Melalui akun X resminya, Araghchi menilai tindakan Amerika Serikat bukan sekadar tekanan ekonomi, melainkan agresi militer yang nyata.
“Memblokade pelabuhan Iran adalah tindakan perang dan merupakan pelanggaran serius terhadap gencatan senjata,” tegas Araghchi.
Araghchi juga menyoroti insiden penyitaan kapal dagang Touska oleh militer AS sebagai bentuk eskalasi yang berbahaya. “Menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya adalah pelanggaran yang jauh lebih besar terhadap hukum internasional,” tambahnya.
Situasi di Selat Hormuz saat ini berada dalam titik nadir stabilitas. Meskipun Trump sempat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata pada Selasa (21/4) malam, klaim blokade total ini justru dianggap sebagai pembatalan sepihak atas semangat de-eskalasi.
Jalur pelayaran internasional tetap terganggu, memicu kekhawatiran global terhadap pasokan energi dan potensi pecahnya konflik terbuka di kawasan Teluk.
