JurnalPatroliNews – Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memperkuat integritas aparat peradilan. Sebanyak 200 pimpinan pengadilan dari seluruh Indonesia dijadwalkan mengikuti pelatihan khusus antikorupsi guna mencegah praktik transaksional yang kerap mencoreng lembaga peradilan.
Kepala Badan Strategi Kebijakan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA, Syamsul Arief, menjelaskan kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kompetensi hakim dan pimpinan pengadilan, khususnya dalam aspek pencegahan korupsi.
“Perjanjian kerja sama ini terkait peningkatan kompetensi aparatur peradilan, khususnya hakim dan pimpinan pengadilan dalam hal antikorupsi serta upaya pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan tugas mereka,” ujar Syamsul di Media Center MA, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).
Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan Ketua MA, Sunarto, dan Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Melalui kesepakatan ini, materi antikorupsi resmi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan di lingkungan MA.
Sebagai tahap awal, MA akan mengumpulkan 200 ketua dan wakil ketua pengadilan pada 18 Mei 2026 untuk mengikuti pelatihan intensif selama satu pekan. Tiga hari pertama akan diisi dengan materi kepemimpinan, pengawasan, akuntabilitas, serta aspek teknis yudisial.
Sementara dua hari terakhir akan diisi langsung oleh KPK, dengan fokus pada isu sensitif korupsi yudisial. Materi tersebut dirancang untuk menjauhkan hakim dari praktik transaksional sekaligus memperkuat transparansi dan integritas dalam proses peradilan.
Syamsul menilai keterlibatan KPK akan membuat kurikulum pelatihan lebih tajam dan relevan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi hakim sejalan dengan semangat “Cadas, Cerdas Berintegritas”.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui perubahan pola pikir aparat.
“Melalui pendidikan, kami mendorong agar nilai-nilai antikorupsi dan integritas benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menjalankan tugas,” kata Wawan.
Ia menambahkan, pelatihan ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga dilengkapi studi kasus, diskusi interaktif, serta penyusunan rencana aksi agar peserta mampu menerapkan nilai integritas saat kembali bertugas.
Materi yang diberikan mencakup berbagai isu krusial, seperti gratifikasi, konflik kepentingan, hingga dilema integritas yang kerap dihadapi hakim dalam mengambil keputusan.
Wawan menegaskan, program ini merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat integritas lembaga peradilan. “Ini adalah langkah berkelanjutan untuk menjaga integritas aparat di Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan,” pungkasnya.
