JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan riil industri.
Langkah strategis ini diambil guna mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara kualifikasi tenaga kerja dengan permintaan pasar, sekaligus memastikan penyerapan sumber daya manusia (SDM) berjalan lebih optimal.
Sinergi hulu ke hilir ini dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion mengenai Program Pelatihan Vokasi Nasional dan Penempatan Tenaga Kerja yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan untuk mendekatkan program pemerintah dengan kebutuhan spesifik di setiap sektor industri.
Menurut Yassierli, industri di kawasan KEK memerlukan dukungan besar dalam penyiapan tenaga kerja yang kompeten. Di sisi lain, Kemnaker memiliki instrumen kuat berupa Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai wilayah.
Pemerintah ingin memastikan setiap kurikulum pelatihan maupun program pemagangan lebih presisi terhadap kebutuhan operasional industri di kawasan tersebut.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah rencana optimalisasi sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional tahun 2026.
Sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan profil industri di KEK dan PSN. Selain itu, pemerintah menargetkan perluasan Program Pemagangan (MagangHub) 2026 di seluruh 25 KEK yang ada di Indonesia.
Menaker menambahkan bahwa pelatihan vokasi di balai pemerintah memiliki keunggulan pada fleksibilitas dan durasi yang singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan.
Ke depan, pelatihan tidak hanya terpusat di gedung balai milik pemerintah, tetapi juga dimungkinkan dilakukan langsung di fasilitas pabrik yang sudah beroperasi di dalam kawasan KEK agar peserta mendapatkan paparan lingkungan kerja yang sebenarnya.
Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Kemnaker dan Kemenko Perekonomian, pemetaan kebutuhan tenaga kerja akan segera ditindaklanjuti secara teknis.
Pemerintah berkomitmen menawarkan fasilitas, sistem, dan anggaran yang berkelanjutan demi menciptakan gerakan peningkatan produktivitas nasional melalui penyiapan SDM yang siap pakai dan berdaya saing tinggi.
