JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat dialog sosial sebagai instrumen utama dalam menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terus berkembang seiring perubahan dunia usaha dan industri.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Silaturahmi Nasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional di Ruang Tridarma Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Yassierli, tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak dapat diselesaikan secara sepihak. Dibutuhkan komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, kalangan pengusaha, serta serikat pekerja atau buruh agar setiap kebijakan yang lahir mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
“Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, dialog sosial yang konstruktif menjadi kunci agar setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi, saling menghormati, dan pencarian solusi yang seimbang bagi seluruh pihak,” ujar Yassierli.
Ia menilai semangat kemitraan yang dibangun melalui mekanisme tripartit telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis sepanjang masa kerja LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026. Selama periode tersebut, forum tersebut tercatat menyelenggarakan 41 rapat Badan Pekerja serta 20 sidang pleno yang membahas berbagai isu strategis ketenagakerjaan nasional.
Beragam rekomendasi yang dihasilkan mencakup langkah-langkah pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan, penataan regulasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), hingga evaluasi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerjaan alih daya (outsourcing).
Selain itu, forum tripartit juga memberikan masukan terkait sinkronisasi regulasi ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pengembangan sistem pengupahan berbasis produktivitas, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, peningkatan kompetensi tenaga kerja, hingga pengembangan sertifikasi bagi tenaga ahli produktivitas.
Yassierli yang juga menjabat sebagai Ketua LKS Tripartit Nasional periode 2023–2026 berharap budaya musyawarah dan kolaborasi yang telah terbangun selama ini terus dipertahankan sebagai fondasi dalam menghadapi dinamika hubungan industrial ke depan.
“Semoga silaturahmi ini semakin mempererat persaudaraan dan kebersamaan di antara seluruh unsur tripartit. Mari kita terus menjaga nilai-nilai kolaborasi, musyawarah, dan semangat gotong royong yang telah kita bangun bersama,” katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menilai capaian LKS Tripartit Nasional selama tiga tahun terakhir menjadi bukti bahwa kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja mampu menghasilkan berbagai solusi yang konstruktif.
Menurutnya, seluruh rekomendasi yang dihasilkan merupakan buah dari proses dialog yang mengedepankan prinsip kemitraan yang setara, musyawarah mufakat, serta komitmen bersama dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.
Komentar