JurnalPatroliNews – ACEH TIMUR — Upaya pemulihan pascabanjir di Aceh Timur disebut dibayangi manuver politik yang dinilai berpotensi mengganggu fokus penanganan bencana. Di tengah kondisi pengungsi yang masih menghadapi keterbatasan logistik dan tekanan ekonomi, muncul berbagai narasi liar yang menyasar Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.
Sebelumnya, langkah cepat Al-Farlaky turun langsung ke lokasi pengungsian sempat menuai apresiasi publik. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai spekulasi yang dinilai tidak berkaitan dengan penanganan bencana dan menyebar luas di ruang digital.
Perwakilan Koalisi Pemuda Aceh, Nanda Rizki, menilai terdapat pola yang tidak biasa dalam kemunculan isu-isu tersebut.
“Ini bukan kritik biasa. Polanya sistematis, muncul saat citra kepala daerah meningkat karena kerja lapangan saat banjir. Patut diduga ada upaya mereduksi marwah politik bupati,” ujar Nanda, Kamis (24/4/2026).
Menurutnya, penyebaran narasi dimulai dari percakapan informal di masyarakat, seperti di warung kopi, kemudian berkembang menjadi opini publik yang meluas. Ia menilai pola tersebut kerap digunakan untuk membentuk persepsi negatif terhadap kinerja kepala daerah.
“Begitu bupati menjadi sorotan karena aktif bekerja untuk masyarakat, langsung muncul serangan terhadap reputasinya. Ini bukan hal baru,” katanya.
Nanda mengingatkan bahwa dalam situasi masyarakat yang masih berduka akibat bencana, penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi memperkeruh keadaan dan mengalihkan perhatian dari upaya pemulihan.
“Fokus kita seharusnya tetap pada pemulihan. Jangan sampai energi publik habis untuk perdebatan prematur yang dikonstruksi oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya membedakan kritik yang berbasis fakta dengan informasi yang bersifat spekulatif. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran seharusnya diuji melalui mekanisme yang jelas, bukan melalui penyebaran opini yang belum terverifikasi.
Dalam konteks ini, Nanda mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi arus informasi yang berkembang cepat, terutama di media sosial.
“Aceh Timur tidak membutuhkan kegaduhan tambahan. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan kolektif untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir,” tegasnya.
Ia menutup dengan mengingatkan agar kerja nyata pemerintah daerah tidak tertutupi oleh isu-isu yang tidak berdasar.
“Jangan biarkan kerja nyata kepala daerah tertutup oleh produksi isu. Masyarakat sudah bisa menilai sendiri,” pungkasnya.
