JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketegangan bersenjata kembali pecah di Lebanon Selatan pada Sabtu (25/4) waktu setempat. Militer Israel meluncurkan serangkaian serangan udara baru hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama tiga pekan.
Laporan dari media pemerintah Lebanon menyebutkan bahwa serangan tersebut menyasar sejumlah titik di wilayah selatan. Langkah militer ini diambil menyusul instruksi langsung dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang memerintahkan pasukannya untuk menyerang posisi Hizbullah secara paksa.
Netanyahu menuding kelompok tersebut telah lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sedang berjalan.
Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan dampak fatal dari operasi militer tersebut. Di kota Yohmor al-Shaqeef, distrik Nabatieh, serangan Israel yang menghantam sebuah truk dan sepeda motor menyebabkan empat orang tewas.
Sementara itu, serangan di kota Safad al-Battikh, distrik Bint Jbeil, dilaporkan menewaskan dua orang dan menyebabkan 17 orang lainnya mengalami luka-luka.
Di sisi lain, pihak militer Israel memberikan konfirmasi bahwa mereka telah melumpuhkan tiga anggota Hizbullah yang tengah mengendarai kendaraan pengangkut senjata pada hari Sabtu.
Selain itu, mereka mengklaim telah mengeliminasi seorang pengendara sepeda motor dan dua anggota bersenjata lainnya di lokasi yang berbeda.
Militer Israel juga menyatakan telah mengidentifikasi adanya dua proyektil yang diluncurkan dari arah wilayah Lebanon.
Mereka mengecam tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap komitmen gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya melalui mediasi internasional.
Merespons serangan udara tersebut, kelompok Hizbullah menyatakan telah melakukan aksi balasan. Mereka mengklaim telah menargetkan kendaraan militer milik Israel di wilayah Lebanon Selatan sebagai respons langsung atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden di Yohmor al-Shaqeef.
Situasi ini menunjukkan rapuhnya kesepakatan damai di kawasan tersebut meskipun upaya diplomasi terus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.
