Seskab Teddy Indra Wijaya: Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Perkeretaapian Segera Dilakukan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional pascainsiden kecelakaan hebat yang melibatkan KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.

Salah satu poin krusial dalam evaluasi tersebut mencakup peninjauan terhadap operator transportasi darat yang terlibat dalam rangkaian pemicu kecelakaan.

Melalui keterangan resminya pada Selasa (28/4), Teddy menjelaskan bahwa proses evakuasi telah rampung dilaksanakan secara intensif dan hati-hati oleh petugas gabungan.

Seluruh korban yang terdampak, termasuk mereka yang sempat terjebak di dalam rangkaian gerbong, kini telah mendapatkan perawatan medis intensif yang tersebar di 12 rumah sakit di wilayah Bekasi.

Keseriusan pemerintah dalam menangani musibah ini ditunjukkan dengan kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto yang menjenguk para korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh korban luka diberikan perawatan medis optimal hingga pulih sepenuhnya tanpa kendala biaya maupun fasilitas.

Selain penanganan korban, Seskab Teddy mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melakukan evaluasi khusus terhadap perusahaan taksi Green SM.

Perusahaan tersebut menjadi sorotan karena armada taksinya diduga menjadi penyebab awal terhentinya rangkaian KRL di perlintasan sebidang sebelum akhirnya dihantam oleh kereta jarak jauh.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem pengamanan di perlintasan sebidang guna mencegah kejadian serupa berulang.

Hal ini mencakup peningkatan standar keselamatan serta koordinasi antarinstansi dalam mengelola titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang jalur rel aktif yang padat lalu lintas.

Sebagai langkah nyata dan solusi jangka panjang, Presiden Prabowo telah memberikan persetujuan terkait pembangunan infrastruktur flyover di titik-titik krusial wilayah Bekasi.

Pembangunan jembatan layang ini dinilai mendesak untuk memisahkan arus lalu lintas kendaraan bermotor dengan jalur kereta api, mengingat tingginya mobilitas masyarakat di kawasan penyangga ibu kota tersebut.