JurnalPatroliNews – Jakarta – Tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin malam (27/4/2026), yang menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai puluhan lainnya, terus menuai perhatian publik. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas, termasuk mengevaluasi hingga mencabut izin operasional taksi Green SM yang diduga menjadi pemicu awal insiden tersebut.
“Tragedi kecelakaan kereta yang merenggut 15 nyawa dan melukai puluhan orang lainnya benar-benar memilukan hati kita. Insya Allah, para korban husnul khatimah dan yang terluka diberi kekuatan,” ujar Kawendra kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Kawendra menilai insiden ini menjadi catatan serius di tengah upaya panjang transformasi layanan transportasi kereta api di wilayah Jabodetabek yang selama ini telah dilakukan oleh PT KAI.
Sebagai pengguna setia kereta Jabodetabek pada periode 2006 hingga 2010, ia mengaku menyaksikan langsung bagaimana sulitnya proses pembenahan sistem transportasi massal tersebut hingga mencapai kondisi yang jauh lebih baik seperti saat ini.
“Sebagai pengguna setia Kereta Jabodetabek di era 2006-2010, saya menyaksikan betapa panjang dan sulitnya transformasi yang telah dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia hingga menjadi seperti sekarang,” katanya.
Namun, menurutnya, capaian tersebut tidak seharusnya tercoreng oleh kelalaian dari pihak eksternal, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan di perlintasan kereta.
Ia secara khusus menyoroti keterlibatan taksi Green SM yang disebutnya sebagai pemicu awal rangkaian kecelakaan beruntun antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur.
“Setelah mencermati fakta lapangan, saya menyoroti keterlibatan taksi hijau Green SM sebagai pemicu awal. Ini bukan sekadar insiden tunggal, sudah beberapa kali terhenti di perlintasan kereta api dan banyak aduan masyarakat terkait taksi ini,” tegasnya.
Atas dasar itu, legislator Partai Gerindra tersebut meminta pemerintah agar tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap operasional perusahaan taksi asal Vietnam itu.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan demi mencegah terulangnya insiden serupa yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
“Rasanya tidak berlebihan bila kita meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional perusahaan taksi asal Vietnam tersebut,” pungkas Kawendra.
