JurnalPatroliNews | Bandung — Pemerintah terus mendorong penguatan peran koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, dalam forum seminar akses pembiayaan koperasi yang digelar di Bandung.
Menurut Destry, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar entitas ekonomi, tetapi instrumen strategis untuk memperluas akses pembiayaan, menjaga keberlanjutan usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“Forum ini harus dimanfaatkan sebagai ruang belajar bersama. Pelaku koperasi bisa saling bertukar pengalaman, memperluas jejaring, sekaligus memahami skema pembiayaan yang tersedia,” ujarnya, Selasa (4/5/2026).
Kegiatan yang diikuti lebih dari 80 peserta tersebut mengupas berbagai aspek penting dalam arsitektur keuangan koperasi, mulai dari strategi memperoleh pembiayaan, perencanaan penggunaan dana, hingga skema pengembalian yang berkelanjutan.
Pemerintah melalui program LPDB Koperasi juga terus memperluas dukungan, salah satunya melalui program inkubator koperasi yang kini terbuka bagi koperasi eksisting maupun Kopdes Merah Putih.
Destry menilai, potensi ekonomi desa masih sangat besar untuk dikembangkan. Melalui koperasi, potensi tersebut dapat diolah menjadi nilai tambah yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana koperasi mampu mengidentifikasi potensi lokal, mengelolanya secara produktif, dan menghubungkannya dengan akses pembiayaan yang tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Tatang Suryana, mengungkapkan bahwa hingga kini telah terbentuk 5.957 Kopdes Merah Putih di Jawa Barat, dengan ratusan gerai yang telah beroperasi penuh.
Dalam sesi diskusi, Ketua Kopdes Merah Putih Cileunyi Wetan, Dedi Nurendi, memaparkan capaian kinerja koperasi yang dipimpinnya. Pada 2025, koperasi tersebut berhasil mencatatkan omzet Rp6,08 miliar dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp92 juta.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan pembiayaan awal melalui skema modal penyertaan sebesar Rp2 miliar dari KSP Citra Mandiri Jawa Barat, yang kemudian dikelola dengan pola kemitraan berbagi hasil.
“Ini bukan proses instan. Kami melalui tahapan inkubasi dan penggabungan koperasi sebelumnya hingga akhirnya bisa berkembang seperti sekarang,” ungkap Dedi.
Seminar ini juga menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi koperasi, di antaranya Ida Hindarsah dan Suwandi S. Sarjo, yang menekankan pentingnya tata kelola profesional dalam pengembangan koperasi.
Para narasumber sepakat bahwa koperasi desa harus diposisikan sebagai entitas bisnis yang sehat, dengan model usaha yang jelas dan berorientasi pada nilai tambah. Pembiayaan, dalam hal ini, dipandang sebagai alat akselerasi, bukan tujuan akhir.
Dengan pendekatan tersebut, Kopdes Merah Putih diharapkan semakin bankable dan mampu mengakses berbagai sumber pembiayaan, baik dari perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun skema alternatif lainnya.
