Oleh: Andre Vincent Wenas
Laporan BPS untuk pertumbuhan ekonomi kwartal pertama 2026 cukup mengejutkan angkanya, mencapai 5,61%. Padahal dikalangan negara-negara G20 tak ada yang melebihi tingkat pertumbuhan Indonesia.
Menurut catatan dari CNBC Indonesia, setelah Indonesia yang tumbuh 5,61% disusul oleh China 5% lalu Singapura yang tumbuh 4,6%, Korea Selatan 3,6%, Arab Saudi 2,8%, Spanyol 2,7%, Amerika Serikat 2,7%, Belanda 1,2%, Perancis 1,1%, Italia 0,8%, Jerman 0,3%, Meksiko 0,1%, dan rata-rata Uni Eropa di 0,8%. Jadi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,61% boleh dibilang cukup spektakuler jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya.
Coba kita tilik beberapa indikator makro-ekonominya.
Parameter inflasi, tetap terjaga di kisaran target sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% sampai 3,5%. Inflasi Indonesia pada kuartal pertama 2026 memang menunjukkan dinamika fluktuatif namun masih dalam batas terkendali. Inflasi tahunan (yoy) tercatat sebesar 3,55% di Januari, melonjak menjadi 4,76% di Februari, dan melandai ke 3,48% pada Maret 2026. Meskipun sempat tinggi, angka ini berada di sekitar target sasaran Bank Indonesia.
Secara keseluruhan, angka inflasi pada Maret 2026 (3,48% yoy) masih berada di atas target sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5% plus-minus 1% (atau rentang 1,5% hingga 3,5%). Pemerintah dan Bank Indonesia tetap optimis inflasi 2026 akan terjaga dalam target, didukung oleh inflasi inti yang stabil.
Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara tingkat inflasi masih berada di kisaran moderat. Proyeksi inflasi kuartal pertama 2026 di Asia Tenggara menunjukkan tren moderat, dengan Malaysia dan Singapura diperkirakan memiliki laju yang terkendali.
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan angka tahunan 2026 Malaysia 1,8%, Timor-Leste 1,7%, Singapura 1,6%, Thailand 1,3%, dan Brunei 0,9%. Data spesifik Maret 2026 menunjukkan inflasi Timor-Leste 1% dan Brunei -0,1%.
Berikut disajikan data inflasi kuartal pertama 2026 (per Maret 2026), angka proyeksi berdasarkan data ADB, IMF, dan survei MAS hingga April 2026:
Malaysia: Inflasi Februari 2026 tercatat 1,4%, lebih rendah dari Indonesia. Proyeksi tahunan 2026 berada di kisaran 1,8% – 2,2%. Singapura: Diperkirakan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) 2026 sekitar 1,5%, dengan inflasi inti yang lebih moderat. Filipina: Inflasi tercatat 2,4% pada Februari 2026, diproyeksikan berada di angka 4,4% untuk keseluruhan tahun 2026.
Thailand: Mengalami deflasi sebesar -0,9% pada Februari 2026, dengan proyeksi tahunan 1,3%. Vietnam: Inflasi Februari 2026 tercatat 3,4%, dengan proyeksi tertinggi di angka 7,2% pada 2026. Timor Leste: Inflasi Maret 2026 tercatat 1%, diproyeksikan 1,7%. Brunei Darussalam: Inflasi Maret 2026 menunjukkan deflasi -0,1%, proyeksi tahunan 0,9%. Myanmar: Proyeksi inflasi 2026 sebesar 2,4%.
Parameter likuiditas, per April 2026, BI telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp 427,9 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kredit di sektor prioritas. Likuiditas perbankan nasional dinilai sangat memadai dengan pertumbuhan uang primer di angka dobel digit (14,1%). Kebijakan ini mencakup insentif untuk bank BUMN, swasta, dan BPD guna memperkuat pemulihan ekonomi.
BI telah menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp 427,9 triliun per April 2026, yang didistribusikan ke berbagai bank, termasuk Rp 24 triliun ke bank BUMN, Rp 166,6 triliun ke bank swasta, dan Rp 29,6 triliun ke BPD. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa likuiditas perbankan dan pasar domestik sangat memadai, “lebih dari cukup”, ditandai dengan pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1% pada awal Mei 2026.
Insentif ini diarahkan untuk sektor prioritas seperti pertanian, industri hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi guna mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga mendekati 6% pada akhir 2026.
BI menggunakan berbagai instrumen, seperti pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM) dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas likuiditas. BI terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memastikan likuiditas yang cukup guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Parameter investasi. Realisasi investasi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai Rp 498,8 triliun, artinya tumbuh 7,2% secara tahunan (yoy), yang mencakup 24,4% dari target tahunan Rp 2.041,3 triliun. Capaian ini mampu menyerap 706.569 tenaga kerja, dengan kontribusi terbesar dari sektor industri logam dasar, pertambangan, dan perumahan.
Berikut adalah poin penting investasi kuartal pertama 2026: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 248,8 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 250 triliun. Negara Investor Terbesar: Singapura (USD 4,6 miliar), Hong Kong (USD 2,7 miliar), China (USD 2,2 miliar), kemudian diikuti Amerika Serikat, dan Jepang.
Sektor utama investasi adalah industri logam dasar, jasa lainnya, pertambangan, perumahan, serta transportasi. Pertumbuhan ini sejalan dengan ekonomi nasional yang tumbuh solid sebesar 5,54% – 5,61% yoy pada kuartal pertama 2026.
Mengenai nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD). Logika sederhananya dengan melemahnya Rupiah terhadap Dollar tentunya menguntungkan para eksportir. Sebaliknya, para importir adalah pihak yang sesak nafas, utamanya mereka yang berkepentingan untuk mengimpor gas, minyak (BBM), serta barang-barang mewah untuk konsumsi para elit.
Namun kita berpegang saja pada strategi Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas moneter, dalam menerapkan 7 jurus strategisnya dalam rangka menstabilkan nilai tukar Rupiah. Kita tahu nilai tukar rupiah sempat tertekan ke level Rp17.400 per dolar AS pada Mei 2026.
BI melakukan intervensi ganda (domestik/offshore) dan optimalisasi instrumen pro-pasar untuk menarik modal asing. Tentu saja langkah ini didukung penuh oleh pemerintah demi menjaga fundamental ekonomi.
Kemarin kita mendengar Gubernur BI, Perry Warjiyo, memaparkan 7 jurus BI dalam rangka menstabilkan nilai tukar rupiah. Pertama aksi Intervensi Valas, Triple Intervention. BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing, baik spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
Kedua, optimalisasi SRBI. Memaksimalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik inflow modal asing, guna mengimbangi outflow dari SBN dan saham.
Ketiga, pembelian SBN di Pasar Sekunder: BI terus membeli SBN dari pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan memastikan likuiditas pasar terjaga, dengan koordinasi bersama Kementerian Keuangan.
Keempat, menjaga likuiditas longgar. BI memastikan likuiditas di perbankan dan pasar uang tetap memadai (longgar) untuk mendukung stabilitas ekonomi, tercermin dari pertumbuhan uang primer.
Kelima, pengetatan pembelian dolar (DHE): BI menurunkan batas pembelian dolar di dalam negeri tanpa underlying (dokumen pendukung) dari USD 100.000 menjadi USD 50.000, dan akan diturunkan kembali ke USD 25.000 per orang per bulan.
