Keenam, Intervensi Pasar Offshore (NDF): Memperkuat intervensi di pasar offshore (luar negeri) melalui Non-Deliverable Forward (NDF) di pusat keuangan global seperti Singapura dan New York, serta mengizinkan bank domestik berpartisipasi.
Ketujuh, Pengawasan Ketat Perbankan/Korporasi: Meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dollar tinggi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan underlying.
Kita paham bahwa rumusan PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP (Gross Domestic Product) adalah GDP = C + I + G + (X – M). Expenditure Approach Components C (Consumption): Konsumsi rumah tangga (private consumer spending, durable goods, non-durable goods, and services). Lalu I (Investment): Business investment in capital equipment, inventories, and housing. Lalu G (Government Spending): Total government expenditures on salaries, infrastructure, and military. Kemudian X – M (Net Exports): Exports (X) minus imports (M).
Di kuartal pertama 2026 realisasi belanja negara Indonesia (komponen G) melonjak signifikan sebesar 31,4% (yoy) menjadi Rp 815 triliun, atau 21,2% dari pagu APBN. Lonjakan ini didorong oleh belanja pemerintah pusat (naik 47%) dan subsidi yang tumbuh 266%, menopang pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61%.
Belanja Pemerintah Pusat: Naik 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen Belanja: Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp 281,2 triliun, naik 43,4% (yoy). Belanja Non-K/L: Mencapai Rp 329 triliun. Subsidi dan Kompensasi: Melonjak 266% (yoy), mencerminkan upaya pemerintah menjaga daya beli. Semua ini berdampak pada belanja yang tinggi ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% (yoy) pada kuartal pertama 2026.
Lonjakan belanja ini merupakan bagian dari strategi akselerasi penyerapan anggaran di awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.
Harapannya tahun 2026 ini target pertumbuhan 6% bisa tercapai, secara bertahap dan konsisten menuju ke 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Peningkatan efisiensi secara revolusioner, basmi korupsi dan legalisasi ekonomi hitam harus terus dilakukan.
ICOR (Incremental Capital Output Ratio) adalah indikator efisiensi yang masih perlu menjadi sorotan. ICOR jelas masih perlu diturunkan demi efisiensi investasi. Berdasarkan analisis menjelang awal 2026, skor ICOR Indonesia masih berada di kisaran angka 6-7, yang mengindikasikan bahwa efisiensi investasi masih perlu ditingkatkan.
Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan penurunan ICOR ke angka 4 atau lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, ICOR di 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilaporkan sudah lebih rendah atau mencapai target, yaitu di angka 4, ini jauh lebih baik dari pada rata-rata nasional. Preseden di 25 KEK ini harus ditularkan ke seluruh wilayah Indoneia, bahkan kalau bisa diturunkan terus.
Dengan pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman yang akan mengivestigasi praktek jual-beli dapur MBG, telah membawa angin segar yang menjanjikan. Program MBG yang merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia memang tidak boleh diselewengkan oleh pembantu-pembantunya.
Program MBG ini sudah berjalan dan harus sukses, maka juga harus kerap di-review secara mendasar, menyeluruh dan rutin. Anggaran program MBG yang besarannya mencapai 300-ratusan triliun itu mesti betul-betul bermanfaat dan membawa multiplier-effects ke pemerataan ekonomi, jangan sampai terbuang percuma.
Dalam perspektif ini, pemerintahan Prabowo-Gibran memang bukan omon-omon, tapi memang membuktikan. Pertumbuhan 5,61% di Kwartal Pertama 2026 bukanlah sebuah anomaly belaka dari inisiatif Government Spending, ini suatu terobosan yang kerap disalah pahami jadi keborosan. Tetap semangat, maju terus di tengah gelombang perang narasi yang semakin tajam.
“A paranoid is someone who knows a little of what’s going on.”
― William S. Burroughs
