JurnalPatroliNews – NEW YORK — Dolar Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan penguatan di pasar uang New York hingga Jumat (15/5/2026) waktu setempat. Mata uang Negeri Paman Sam itu tercatat menguat selama lima hari berturut-turut sekaligus membukukan kenaikan mingguan terbesar dalam dua bulan terakhir.
Penguatan ini didorong meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve atau The Fed berpeluang kembali menaikkan suku bunga akibat tekanan inflasi yang terus membayangi.
Kondisi tersebut sejalan dengan lonjakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang naik ke level 4,599 persen, tertinggi dalam satu tahun terakhir.
Pemicu utamanya adalah terganggunya pasokan energi di Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Iran, sehingga mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas global.
Indeks Dolar tercatat menguat 0,32 persen ke level 99,27, bahkan sempat menyentuh 99,302. Dalam sepekan, indeks tersebut naik 1,5 persen.
Sementara itu, mata uang Euro melemah 0,39 persen ke level 1,1623 dolar AS, menjadi posisi terendah dalam lima minggu terakhir. Secara mingguan, euro turun 1,4 persen.
Yen Jepang juga tertekan hingga berada di level 158,74 per dolar AS, mendekati level psikologis 160 yang selama ini dianggap rawan memicu intervensi pemerintah Jepang.
Sedangkan poundsterling turun 0,57 persen ke level 1,3323 dolar AS, dipengaruhi meningkatnya tensi politik yang dihadapi Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Analis menilai pergerakan mata uang global saat ini sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran inflasi yang tercermin di pasar obligasi.
Meski Presiden The Fed New York, John Williams, menilai kebijakan moneter saat ini sudah berada di “tempat yang baik”, pelaku pasar tetap melihat peluang pengetatan kebijakan lebih lanjut.
Data dari CME FedWatch menunjukkan peluang kenaikan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada Desember melonjak tajam menjadi 49,5 persen, dari sebelumnya hanya 14,3 persen pada pekan lalu.
Kondisi ini memperkuat sentimen penguatan dolar AS sekaligus memberi tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, yang berpotensi menghadapi volatilitas lebih tinggi dalam waktu dekat.
