JurnalPatroliNews – JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan respons tegas terhadap kritik majalah asal Inggris, The Economist, yang menyoroti program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap berada pada jalur disiplin karena pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran sesuai batas aman yang ditetapkan undang-undang, yakni di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kan (defisit) fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Tahun lalu bukan 2,9 persen lho, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi, nggak ada masalah,” tegas Purbaya.
Ia menepis anggapan bahwa belanja besar pemerintah otomatis akan menyeret Indonesia ke jurang krisis fiskal. Menurutnya, banyak negara Eropa justru memiliki rasio utang dan defisit yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, namun tidak selalu mendapat sorotan setajam yang diarahkan kepada Indonesia.
Karena itu, Purbaya menilai kritik The Economist tidak proporsional dan cenderung mengabaikan konteks global.
“Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa. Jadi, kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB,” paparnya.
Dengan rasio utang Indonesia yang masih berada di kisaran 40 persen terhadap PDB, Purbaya optimistis fondasi fiskal nasional tetap jauh lebih sehat dibanding banyak negara dengan ekonomi besar.
Menurutnya, kondisi tersebut justru layak diapresiasi, bukan diposisikan seolah Indonesia berada di ambang kemunduran fiskal.
“Kita masih 40 persen dari PDB. Kita masih bagus. Harusnya The Economist muji kita,” katanya.
Sebelumnya, The Economist dalam laporan panjang berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai berpotensi membebani fiskal negara sekaligus menggerus kualitas demokrasi Indonesia.
Sorotan utama diarahkan pada dua program berskala besar, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes), yang disebut membutuhkan anggaran sangat besar dan berisiko menekan penerimaan negara, terutama di tengah perlambatan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan sawit.
The Economist menilai defisit fiskal Indonesia pada 2025 yang mendekati batas 3 persen dari PDB menjadi sinyal kewaspadaan, terlebih saat belanja negara terus meningkat sementara tekanan subsidi energi dan pembayaran bunga utang ikut membesar.
Media tersebut juga menyinggung potensi penurunan peringkat utang Indonesia apabila disiplin fiskal pemerintah melemah dalam beberapa tahun mendatang.
