JurnalPatroliNews – JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto selama satu setengah tahun terakhir masa pemerintahannya.
Melalui video yang diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (1/6/2026), Teddy menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan Dino. Namun, ia menegaskan bahwa sejumlah kritik yang disampaikan perlu dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan hasil diplomasi yang telah dicapai pemerintah.
Salah satu isu yang disorot adalah terkait anggaran perjalanan luar negeri Presiden. Teddy memastikan bahwa seluruh biaya yang melebihi alokasi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Selain itu, menurutnya, jumlah anggota rombongan dalam setiap kunjungan luar negeri juga telah ditekan secara signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
“Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” kata Teddy.
Ia juga menilai tidak semua agenda kunjungan luar negeri dapat disusun jauh-jauh hari karena dinamika geopolitik global yang berkembang sangat cepat. Dalam situasi dunia yang masih diwarnai konflik dan ketidakpastian, Presiden dinilai perlu membangun hubungan personal yang kuat dengan para pemimpin negara sahabat.
Menurut Teddy, diplomasi antar-pemimpin menjadi instrumen penting dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia di berbagai sektor.
“Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik,” ujarnya.
Teddy juga menolak pandangan yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden hanya berorientasi pada aspek seremonial atau kemegahan protokoler. Ia menegaskan bahwa diplomasi aktif yang dijalankan Presiden Prabowo telah menghasilkan berbagai capaian strategis bagi Indonesia.
Beberapa hasil yang disebutkan antara lain bergabungnya Indonesia ke kelompok ekonomi BRICS, tercapainya kesepakatan tarif nol persen dengan Uni Eropa, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun, hingga tambahan investasi sekitar Rp575 triliun yang diperoleh setelah kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan.
Selain bidang ekonomi, Teddy menyebut diplomasi Presiden juga memberikan dampak pada penguatan kerja sama pertahanan, dukungan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, bantuan kemanusiaan untuk Palestina, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Menanggapi kritik mengenai tidak dilaksanakannya sejumlah pertemuan bilateral dengan kepala negara tertentu di sela-sela forum internasional, Teddy menegaskan bahwa setiap agenda diplomatik ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan nasional.
Menurutnya, Presiden mengambil keputusan tersebut setelah menerima masukan dari Menteri Luar Negeri dan jajaran diplomasi terkait.
“Mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon. Mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan. Namun, ia berharap penilaian terhadap kebijakan diplomasi luar negeri juga mempertimbangkan berbagai hasil konkret yang telah dicapai.
“Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima. Tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Saya rasa itu,” pungkas Teddy.
Komentar