JurnalPatroliNews – JAKARTA – Pemerintah memastikan jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dapat langsung menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa harus menunggu proses pelantikan resmi. Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai pengumuman pergantian pimpinan BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.
Prasetyo mengatakan pengangkatan pejabat baru yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto secara otomatis memberikan kewenangan kepada mereka untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab kelembagaan.
“Tunggu nanti akan kita umumkan (pelantikan). Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden RI, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam.
Pemerintah sebelumnya memutuskan melakukan perombakan kepemimpinan BGN setelah evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama sekitar satu setengah tahun terakhir. Dalam keputusan tersebut, Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.
Sementara posisi Wakil Kepala BGN kini diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono yang menggantikan Lodewijk Pusung serta Sony Sonjaya.
Prasetyo menjelaskan, pergantian kepemimpinan diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang dijalankan BGN. Selain itu, pimpinan baru juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Dengan kepemimpinan baru yang langsung bekerja, pemerintah berharap berbagai agenda strategis BGN dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas gizi nasional.
“Kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo.
Pemerintah juga menjamin proses transisi kepemimpinan tidak akan mengganggu operasional lembaga. Seluruh unit kerja di lingkungan BGN disebut tetap bekerja normal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional juga dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.
Menurut Prasetyo, keberlanjutan program tersebut menjadi perhatian utama pemerintah mengingat MBG tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Selain itu, program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan aktivitas sektor pangan, pertanian, dan usaha mikro yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan bergizi.
Pemerintah berharap kepemimpinan baru BGN dapat segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna memastikan seluruh target program nasional di bidang gizi dapat tercapai secara optimal.
