JurnalPatroliNews – Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) turut ambil bagian secara langsung dalam perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GEKIRA 2026.
Agenda konsolidasi akbar yang dihadiri oleh jajaran pengurus serta kader dari berbagai daerah tersebut dipusatkan di NT Tower, Jakarta Timur pada Jumat (12/6/2026).
Pertemuan nasional ini difungsikan sebagai momentum krusial untuk memperkuat struktur internal organisasi sekaligus menyatukan visi politik ke depan.
Komitmen kolektif tersebut diarahkan penuh guna mengawal stabilitas roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Dewan Pembina GEKIRA, Hashim S. Djojohadikusumo, dalam pidato sambutannya memberikan penegasan serius mengenai marwah dan arah pergerakan organisasi.
Dirinya mengingatkan para peserta bahwa entitas yang mereka naungi memiliki tanggung jawab ideologis yang nyata dalam peta perpolitikan tanah air.
“Bahwa GEKIRA adalah organisasi politik. GEKIRA bukan paguyuban, bukan arisan. Kita, Anda dan saya, adalah bagian dari organisasi politik dengan tujuan politik,” kata Hashim di hadapan peserta Rakernas.
Menjaga Soliditas Sayap Gerindra dan Legitimasi Hasil Pilpres
Menurut adik kandung Presiden Prabowo Subianto tersebut, posisi GEKIRA sebagai salah satu organisasi sayap Partai Gerindra memegang peranan yang amat strategis.
Peran strategis ini wajib diwujudkan melalui pengawalan kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi resmi dari masyarakat melalui Pemilihan Presiden 2024.
Hashim menilai saat ini merupakan fase yang sangat penting bagi seluruh kader untuk terus merapatkan barisan di tengah eskalasi dinamika politik nasional.
Langkah proaktif ini dinilai penting untuk menyikapi berbagai gelombang kritik eksternal secara proporsional demi menjaga keberlanjutan program pembangunan negara.
“Merapatkan barisan untuk membela pemerintah Prabowo Subianto dan pemerintah Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya dengan lugas.
Lebih lanjut, tokoh politisi senior ini juga memberikan pandangannya terkait dinamika demonstrasi yang belakangan marak terjadi di beberapa kota besar.
Ia menekankan bahwa prinsip utama dalam kehidupan tatanan demokrasi yang sehat adalah memberikan kesempatan bagi pemenang pemilu untuk merealisasikan visi misinya.
“Dalam suatu negara yang beradab dan bermartabat, kita berikan waktu kepada pemerintah untuk melaksanakan janji-janjinya dan waktu itu dipersembahkan, ditawarkan kepada rakyat Indonesia,” tutur Hashim.
Kontribusi LBH GEKIRA di Bidang Advokasi dan Kepastian Hukum
Menanggapi instruksi tersebut, Ketua LBH GEKIRA Dr. Santrawan T. Paparang, S.H., M.H., M.Kn, menegaskan kesiapan jajarannya di sektor pendampingan hukum.
Santrawan menyatakan bahwa partisipasi aktif divisi hukum dalam Rakernas 2026 merupakan bagian dari komitmen penguatan advokasi kebangsaan.
Pihaknya siap mengawal produk kebijakan serta program strategis eksekutif agar tetap berjalan di atas koridor hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Penyelenggaraan Rakernas ini diharapkan mampu menelurkan draf program strategis guna mendongkrak kontribusi kader dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.
Komentar