Atasi Rumah Tidak Layak Huni di Papua, Mendagri Sebut Lompatan Besar dari Pemerintah Pusat

JurnalPatroliNews – Jayapura – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kampung Mosso, Kota Jayapura, Papua.

Kunjungan kerja pada hari Minggu tersebut bertujuan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di kawasan Indonesia Timur.

Mendagri menjelaskan bahwa peninjauan di wilayah perbatasan ini menjadi simbol peluncuran kegiatan renovasi untuk dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan unit rumah di seluruh Tanah Papua.

Khusus untuk wilayah Provinsi Papua, kuota program bedah rumah yang bersumber dari dukungan pemerintah pusat tersebut dialokasikan sebanyak empat ribu lima ratus unit.

Tito Karnavian mengajak seluruh jajaran kepala daerah untuk mendukung penuh program perumahan rakyat ini agar manfaatnya dapat menyentuh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara luas.

Dalam agenda tersebut, Mendagri didampingi Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti untuk berdialog langsung dengan warga penerima manfaat yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa.

Kondisi bangunan rumah milik warga setempat dinilai sangat layak mendapatkan bantuan perbaikan karena mengalami kerusakan struktur yang berat pada dinding, fondasi, serta bagian atap.

Berdasarkan data kewilayahan, persentase rumah tidak layak huni di kawasan Papua Raya tergolong tinggi karena mencakup satu dari tiga kepala keluarga atau sekitar tiga puluh persen.

Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa permasalahan perumahan ini tidak akan mampu diselesaikan oleh anggaran daerah karena postur APBD sudah terserap untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan.

Oleh sebab itu, intervensi strategis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi lompatan besar yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di daerah.

Turut hadir mendampingi jalannya peninjauan tersebut antara lain Gubernur Papua Mathius D Fakhiri serta Wali Kota Jayapura Abisai Rollo bersama jajaran pejabat komando daerah setempat.