JurnalPatroliNews | Canberra – Australia dan Vanuatu memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan Nakamal Agreement, sebuah perjanjian kerja sama ekonomi dan keamanan yang menegaskan larangan pembangunan pangkalan militer asing di wilayah Vanuatu.
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Vanuatu Jotham Napat di Canberra, Senin (29/6/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas kawasan Pasifik Selatan di tengah meningkatnya dinamika geopolitik.
Dalam keterangannya, Albanese menegaskan bahwa perjanjian tersebut memberikan jaminan bagi Australia bahwa Vanuatu tidak akan menjadi lokasi berdirinya fasilitas militer negara lain.
“Perjanjian ini memberikan kepastian bagi Australia bahwa tidak akan ada pangkalan militer asing di Vanuatu,” ujar Albanese.
Selain aspek keamanan, Australia juga berkomitmen meningkatkan dukungan ekonomi kepada Vanuatu, negara kepulauan di Pasifik yang selama ini memiliki hubungan ekonomi erat dengan berbagai mitra internasional, termasuk China sebagai salah satu kreditur luar negeri terbesar.
Perkuat Stabilitas Kawasan Pasifik
Penandatanganan Nakamal Agreement berlangsung di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Pasifik Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi arena pengaruh antara China dan negara-negara sekutu Amerika Serikat, termasuk Australia.
Canberra sebelumnya beberapa kali menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya aktivitas Beijing di kawasan tersebut, terutama setelah kapal Angkatan Laut China beberapa kali bersandar di Vanuatu.
Perhatian Australia juga tertuju pada proyek perluasan dermaga di Luganville yang didanai China. Pelabuhan tersebut memiliki nilai historis karena pernah menjadi salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di kawasan Pasifik Selatan pada masa Perang Dunia II.
Meski demikian, pemerintah China maupun Vanuatu secara konsisten membantah spekulasi bahwa fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sebagai pangkalan militer. Keduanya menegaskan dermaga tersebut dibangun untuk mendukung aktivitas pelayaran sipil dan kapal pesiar.
Infrastruktur Sipil Tak Boleh Dimiliterisasi
Perdana Menteri Vanuatu, Jotham Napat, menegaskan bahwa Nakamal Agreement juga memuat komitmen negaranya untuk menjaga seluruh infrastruktur sipil tetap digunakan sesuai fungsi utamanya dan tidak dialihkan bagi kepentingan militer.
“Perjanjian Nakamal juga menegaskan komitmen Vanuatu untuk menolak militerisasi infrastruktur,” kata Napat.
Melalui kesepakatan ini, kedua negara berharap dapat memperkuat kerja sama di bidang keamanan, pembangunan ekonomi, dan ketahanan kawasan, sekaligus menjaga Pasifik Selatan tetap menjadi wilayah yang stabil, damai, dan bebas dari eskalasi militer yang dapat mengganggu keamanan regional.
Nakamal Agreement dinilai menjadi salah satu langkah strategis Australia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik sekaligus merespons meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
Komentar