JurnalPatroliNews | Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Memasuki lebih dari satu dekade pelaksanaannya, program yang dikelola BPJS Kesehatan tersebut dinilai berhasil memperluas akses layanan kesehatan sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam kegiatan Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025, yang digelar sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pengelolaan Program JKN.
Menurut Prihati, keberadaan Program JKN tidak hanya memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat tetap produktif, berkarya, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Hampir Seluruh Penduduk Indonesia Telah Menjadi Peserta
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Tingginya cakupan kepesertaan tersebut turut diikuti lonjakan pemanfaatan layanan kesehatan. Selama tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta layanan kesehatan dimanfaatkan peserta JKN, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Prihati, angka tersebut mencerminkan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus menunjukkan semakin luasnya akses pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Transformasi Digital Permudah Layanan Peserta
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan melalui:
- Aplikasi Mobile JKN
- Layanan administrasi melalui PANDAWA di nomor 0811-8165-165
- Care Center 165
Kemudahan tersebut diperkuat oleh jaringan pelayanan yang kini mencakup:
- 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
- 6.190 fasilitas kesehatan penunjang
yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dana JKN Tetap Sehat dan Berkelanjutan
Di sisi keuangan, BPJS Kesehatan melaporkan kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun, dengan kemampuan membayar klaim hingga 1,88 bulan, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, hasil investasi dana JKN sepanjang tahun mencapai Rp3,94 triliun, yang dinilai mencerminkan pengelolaan dana secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan program.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih berbagai capaian tata kelola, antara lain:
- Opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTP) untuk ke-12 kali berturut-turut.
- Skor tata kelola organisasi 97,67.
- Skor maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC) 4,01.
- Baldrige Excellence Framework (BEF) 685 poin.
- Survei Penilaian Integritas KPK sebesar 80,48.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Tak hanya memberikan perlindungan kesehatan, Program JKN juga disebut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap:
- Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun.
- Penciptaan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
- Perlindungan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan.
- Mencegah sekitar 16 juta masyarakat jatuh miskin akibat biaya kesehatan.
Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sekitar 2,71 persen, sekaligus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat hingga tiga tahun.
Tantangan Penyakit Katastropik
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan pembiayaan layanan kesehatan terus meningkat.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen dialokasikan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan efisiensi layanan, memperbaiki kolektabilitas iuran, serta menjaga keberlanjutan pembiayaan Program JKN.
Kolaborasi Jadi Kunci
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan meliputi menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Senada dengan itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan implementasi nyata amanat konstitusi dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun modal manusia yang sehat dan produktif.
Menurutnya, penguatan ketahanan pembiayaan JKN memerlukan reformasi sistem pembiayaan, efisiensi pelayanan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar program tetap berkelanjutan dan mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Komentar