JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis dengan mewajibkan seluruh barang bersubsidi dari pemerintah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah tersebut diyakini menjadi bagian dari reformasi tata kelola distribusi subsidi sekaligus menutup ruang penyimpangan yang selama ini kerap terjadi di lapangan.
Kebijakan itu diumumkan Presiden saat memberikan pidato pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa seluruh komoditas yang memperoleh subsidi negara wajib disalurkan melalui jaringan Kopdes Merah Putih agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Yang menerima harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan,” tegas Presiden.
Menurut Prabowo, keberadaan Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur subsidi, tetapi juga akan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi.
Pemerintah, lanjutnya, tengah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung seperti kantor koperasi modern, gerai sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik hingga cold storage untuk menjaga kualitas hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.
Dengan infrastruktur tersebut, pemerintah berharap rantai distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Presiden juga menegaskan keyakinannya bahwa koperasi merupakan instrumen paling efektif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Saya semakin yakin, satu-satunya jalan untuk menjaga rakyat yang paling bawah adalah kekuatan koperasi,” ujar Prabowo.
Pemerintah memperkirakan pengoperasian Kopdes Merah Putih akan menciptakan perputaran ekonomi hingga sekitar Rp223 triliun setiap tahun. Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan peternak dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp202 triliun.
Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang selama ini menjadi hambatan daya saing ekonomi Indonesia. Melalui penguatan koperasi dan pembenahan sistem distribusi, pemerintah menargetkan biaya logistik dapat ditekan sehingga harga kebutuhan masyarakat menjadi lebih stabil.
“Kita akan membenahi sistem logistik nasional agar lebih efisien dan tidak lagi menjadi salah satu yang termahal,” pungkas Presiden.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa sekaligus memastikan setiap subsidi negara benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tanpa tergerus praktik penyimpangan di tingkat distribusi.
Komentar