Usai Perang Gaza, Rakyat Israel Bersiap Tentukan Nasib Netanyahu di Kotak Suara

JurnalPatroliNews | Tel Aviv – Israel dipastikan akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada 27 Oktober 2026, sebuah kontestasi politik yang dipandang sebagai penentu masa depan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah hampir tiga tahun diterpa krisis keamanan, perang berkepanjangan, dan gejolak politik domestik.

Kepastian jadwal pemungutan suara disampaikan Ketua Koalisi Pemerintah Ofir Katz kepada Komite Knesset pada Minggu (12/7/2026). Dengan keputusan tersebut, pemilu tetap berlangsung sesuai jadwal konstitusional, meski sebelumnya sempat muncul wacana percepatan setelah parlemen Israel dibubarkan pada Mei lalu.

Sejumlah analis politik sebelumnya memperkirakan pemilu dapat dimajukan ke September 2026. Namun, pemerintah akhirnya memilih mempertahankan jadwal resmi pada akhir Oktober.

Pemilu kali ini menjadi ujian politik paling berat bagi Netanyahu sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan di Jalur Gaza, merembet ke perbatasan Lebanon, hingga memicu konfrontasi langsung dengan Iran.

Berbagai survei opini publik terbaru menunjukkan koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu berpotensi kehilangan mayoritas kursi di Knesset. Kendati demikian, kubu oposisi juga belum menunjukkan konfigurasi politik yang cukup solid untuk membentuk pemerintahan alternatif.

Di tengah klaim pemerintah mengenai keberhasilan melemahkan kelompok-kelompok bersenjata di Gaza dan menghadapi ancaman Iran, sebagian besar masyarakat Israel masih mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Netanyahu dalam mencegah serangan Hamas yang menewaskan ratusan warga Israel pada Oktober 2023.

Ketidakpuasan publik juga dipicu oleh lamanya konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir serta meningkatnya tekanan ekonomi dan sosial di dalam negeri.

Selain tantangan keamanan, Netanyahu juga harus menghadapi perpecahan di internal koalisi pemerintah. Salah satu isu paling sensitif adalah kebijakan wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks yang memicu perbedaan tajam di antara partai-partai pendukung pemerintah.

Perselisihan tersebut menjadi salah satu faktor yang mempercepat pembubaran parlemen beberapa bulan lalu dan membuka jalan menuju pemilu nasional.

Kontestasi pada Oktober mendatang diperkirakan menjadi salah satu pemilu paling menentukan dalam sejarah politik modern Israel, sekaligus menjadi referendum publik terhadap kepemimpinan Netanyahu setelah menghadapi berbagai krisis keamanan dan politik dalam beberapa tahun terakhir.

Komentar