JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari reformasi kelembagaan dan efisiensi belanja negara. Langkah tersebut diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp80 triliun pada akhir 2026.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, restrukturisasi akan dilakukan secara bertahap dengan memangkas jumlah perusahaan BUMN yang dinilai tidak lagi efektif, sehingga pengelolaan aset negara menjadi lebih efisien dan produktif.
250 BUMN Ditutup Bulan Ini
Dalam paparannya, Presiden mengungkapkan pemerintah menargetkan penutupan sekitar 250 perusahaan BUMN pada bulan ini. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghemat sekitar Rp50 triliun dari pengeluaran rutin yang selama ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan.
Penghematan itu mencakup berbagai komponen, mulai dari gaji direksi dan komisaris, biaya operasional kantor, sewa gedung, utilitas, transportasi, hingga penyelenggaraan rapat kerja.
“Biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, rapat kerja, semuanya bisa dihemat,” ujar Prabowo.
Target Tinggalkan 350 Perusahaan
Presiden menjelaskan, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang saat ini tercatat, pemerintah menargetkan proses konsolidasi sehingga jumlah perusahaan tersisa sekitar 350 entitas yang dinilai memiliki prospek usaha dan nilai strategis bagi negara.
Menurutnya, proses restrukturisasi yang terus berjalan diperkirakan akan meningkatkan nilai efisiensi hingga akhir tahun.
“Pada 31 Desember nanti saya kira angka penghematan bisa meningkat, mendekati Rp70 hingga Rp80 triliun. Saya berterima kasih kepada pimpinan Danantara,” kata Prabowo.
Reformasi untuk Tingkatkan Efisiensi
Kebijakan konsolidasi BUMN merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap pembangunan nasional.
Pemerintah berharap penyederhanaan struktur korporasi dapat mengurangi biaya administrasi, mempercepat pengambilan keputusan bisnis, dan meningkatkan daya saing perusahaan milik negara di tengah tantangan ekonomi global.
Rencana tersebut selanjutnya akan dijalankan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek hukum, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta keberlanjutan operasional perusahaan yang masih memiliki peran strategis.
Komentar