JurnalPatroliNews | Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memberikan prioritas terhadap penguatan layanan kapal perintis melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, transportasi laut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya kawasan kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Irine menilai keberlangsungan operasional kapal perintis tidak hanya berkaitan dengan penyediaan moda transportasi, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
“Program kapal perintis merupakan layanan yang sangat mendasar dan dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil. Jika layanan ini dihentikan, dampaknya sama dengan mengisolasi masyarakat yang bergantung pada transportasi laut,” ujar Irine dalam keterangan resminya, Selasa (21/7/2026).
Penopang Akses Layanan Publik
Menurut Irine, keberadaan kapal perintis memiliki peran strategis dalam menghubungkan daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan transportasi reguler.
Selain mempermudah mobilitas penduduk, layanan tersebut juga menjadi jalur utama distribusi kebutuhan pokok, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Karena itu, ia menilai keberlangsungan layanan kapal perintis harus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.
Infrastruktur Harus Berdampak bagi Masyarakat
Irine menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari banyaknya proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Menurutnya, konektivitas yang baik merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta memperluas akses terhadap layanan publik.
“Kami akan terus mencari solusi bersama pemerintah agar hak-hak dasar masyarakat terhadap layanan publik benar-benar terpenuhi, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan,” katanya.
Dorong Pemerataan Pembangunan
Komisi V DPR RI, lanjut Irine, akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sektor transportasi agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau kawasan 3T yang selama ini menghadapi tantangan geografis.
Ia berharap dukungan anggaran terhadap layanan kapal perintis dapat memperkuat konektivitas nasional sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
Komentar