JurnalPatroliNews | Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi pos terbesar dalam anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk 2027.
Dari pagu indikatif BGN sebesar Rp240,2 triliun, sebanyak Rp232,51 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Angka tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Besarnya alokasi tersebut ditetapkan setelah dilakukan penyesuaian anggaran. BGN menyebut pagu 2027 telah memperhitungkan efisiensi sekitar Rp30 triliun dibandingkan rencana alokasi sebelumnya yang mencapai Rp270,2 triliun.
Anggaran Bantuan Pemerintah Dipangkas
Sudaryono menjelaskan, penyesuaian terutama terjadi pada anggaran Bantuan Pemerintah (Banper).
Menurut dia, alokasi Banper yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp262 triliun disesuaikan menjadi sekitar Rp232 triliun.
“Anggaran khusus Bantuan Pemerintah disesuaikan dari yang semula direncanakan sebesar Rp262 triliun menjadi Rp232 triliun,” kata Sudaryono.
Penetapan pagu tersebut mengacu pada Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri Keuangan Nomor S-483/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor T-767/D.9/PP.04.12/08/2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Rp7,36 Triliun untuk Operasional
Dari keseluruhan anggaran BGN 2027, sekitar Rp7,36 triliun dialokasikan untuk kebutuhan operasional.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasional pegawai sebesar Rp7,19 triliun dan belanja operasional barang sekitar Rp176,78 miliar.
Sementara itu, belanja non-operasional mencapai Rp232,84 triliun untuk mendukung program utama BGN.
Dari pos tersebut, MBG menyerap alokasi terbesar dengan nilai Rp232,51 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan sebagian besar anggaran BGN tetap diarahkan pada pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.
Target Penerima Manfaat Terus Diperluas
Alokasi besar untuk MBG tidak terlepas dari target perluasan penerima manfaat.
Pada 2026, BGN menargetkan program tersebut menjangkau 74,5 juta penerima manfaat.
Hingga 31 Agustus 2026, cakupan penerima telah mencapai sekitar 56,9 juta orang atau 76,45 persen dari target tahunan.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar 17,56 juta penerima yang perlu dijangkau untuk memenuhi target 2026.
Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam melihat kebutuhan pengembangan layanan MBG ke depan.
Sekolah Elit Tak Lagi Masuk Penerima
Dalam pemaparannya kepada Komisi IX DPR, BGN juga mengungkapkan adanya perubahan sasaran penerima program.
Sebanyak 1.653 sekolah elit disebut tidak lagi menerima MBG.
Pada saat yang sama, pemerintah menyiapkan pembukaan layanan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Perubahan sasaran tersebut menunjukkan adanya penyesuaian cakupan layanan dengan mempertimbangkan wilayah dan kelompok penerima yang menjadi sasaran program.
Standar Higiene SPPG Diperketat
Selain memperluas jangkauan, BGN juga memperkuat pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan Standar Layanan dan Higiene Sanitasi (SLHS).
SPPG yang belum memenuhi standar dapat dikenai status suspend sampai dilakukan perbaikan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan layanan makanan bergizi tidak hanya memperhatikan jumlah penerima, tetapi juga aspek keamanan dan standar sanitasi dalam penyediaannya.
Dibandingkan Anggaran 2026
Sebagai gambaran, pagu BGN setelah penajaman pada 2026 tercatat sekitar Rp229,75 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp221,30 triliun dialokasikan untuk Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara anggaran yang secara khusus digunakan untuk MBG pada 2026 mencapai sekitar Rp218,77 triliun.
Dengan demikian, alokasi MBG untuk 2027 sebesar Rp232,51 triliun berada di atas alokasi MBG pada 2026.
Anggaran Besar, Pengawasan Jadi Perhatian
Besarnya anggaran MBG membuat aspek pelaksanaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program.
Di satu sisi, pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat hingga wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Di sisi lain, kualitas layanan dan pemenuhan standar SPPG harus tetap dijaga.
Penerapan SLHS dan mekanisme suspend bagi SPPG yang belum memenuhi standar menjadi salah satu instrumen yang disiapkan BGN.
Dengan pagu indikatif BGN mencapai Rp240,2 triliun pada 2027, sebagian besar sumber daya anggaran tetap diarahkan untuk program MBG.
Tantangan berikutnya adalah memastikan anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi layanan yang menjangkau penerima secara tepat, memenuhi standar keamanan pangan, dan berjalan sesuai sasaran program.
Komentar