JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan implementasi nyata dari gagasan ekonomi kerakyatan yang sejak lama diperjuangkan oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo.
Menurutnya, konsep pembangunan ekonomi berbasis kebersamaan, gotong royong, dan pemerataan yang diwariskan ekonom senior tersebut kini diwujudkan melalui kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Ferry saat menghadiri peluncuran buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” yang dirangkaikan dengan Simposium Nasional bertema “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” di Gedung RRI Pusat, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Guruh Muamar Khadafi, Direktur Utama LPP RRI Ignatius Hendrasmo, para penulis buku Agus Rizal dan Dedi Setiadi, serta perwakilan keluarga besar Djojohadikusumo, Mitra Vinda Silitonga.
Dalam paparannya, Ferry mengingatkan bahwa Soemitro Djojohadikusumo memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan koperasi nasional, termasuk sebagai salah satu pendiri Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). Selain itu, Soemitro dikenal sebagai tokoh yang mendorong penyusunan kebijakan ekonomi berbasis riset dan data (evidence-based policy).
Menurut Ferry, semangat tersebut menjadi salah satu landasan lahirnya program KDKMP yang diarahkan untuk mengembalikan pembangunan ekonomi nasional kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni membangun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berupaya menerjemahkan gagasan besar tersebut ke dalam program yang bersifat teknis dan dapat dijalankan secara langsung hingga tingkat desa dan kelurahan.
Lebih lanjut, Ferry menegaskan bahwa KDKMP tidak hanya difungsikan sebagai sarana distribusi berbagai kebutuhan masyarakat maupun barang bersubsidi, tetapi juga diproyeksikan menjadi pusat pengembangan potensi ekonomi lokal.
Menurutnya, koperasi desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, kerajinan, usaha kreatif, hingga pengembangan produk unggulan daerah sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Ferry mengakui pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan konsep koperasi modern.
Karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi, pendampingan, serta penguatan kelembagaan agar koperasi mampu berkembang secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan sehingga operasional KDKMP berjalan optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Guruh Muamar Khadafi menilai pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kekuatan gagasan yang diwujudkan melalui kebijakan publik.
Menurutnya, pemikiran Soemitro Djojohadikusumo masih sangat relevan dengan arah pembangunan nasional saat ini, terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercermin dalam program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo.
Guruh menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat agar gagasan besar tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa.
Di sisi lain, penulis buku Agus Rizal menjelaskan bahwa buku yang diluncurkan lahir dari keprihatinannya terhadap masih adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia.
Menurutnya, Soemitro menempatkan negara sebagai aktor strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui penguatan koperasi dan tata kelola birokrasi yang efektif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Komentar