Oleh: Andre Vincent Wenas
Begitulah nasihat politisi Partai Banteng, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul. Karena faktanya dia dicintai rakyat, mati lu! Ujarnya tandas. Jokowi adalah figur yang disebutnya sebagai orang baik itu.
Fakta historisnya jelas, pemilu menang 6 kali. Dua kali dalam kontestasi Walikota Solo, sekali kontestasi Gubernur Jakarta, dua kali pilpres dan jadi Presiden Indonesia, dan akhirnya sebagai King Maker dari paslon Prabowo-Gibran yang ramai itu. Ya, enam kali kontestasi pemilu dan semua dimenangkannya. Ditambah dengan fakta berbagai lembaga survey yang meneguhkan sekitar 80 persen publik masih menyukai Jokowi.
Memang masih ada kelompok penyinyir, dan yang suka menyebar fitnah kesana-kemari. Tapi itu kelompok minoritas yang kebanyakan berasal dari kelompok sakit hati gegara kalah dalam kontestasi pilpres kemarin. Mereka hanya ramai dan berisik di medsos, tapi tak punya gigi alias macan ompong.
Sekarang Jokowi masuk dalam persiapan kontestasi pileg untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Terang-terangan sejak dini dikatakannya, saya akan kerja keras dan mati-matian untuk PSI, partai yang dalam dua kali pileg belum juga lolos ke parlemen pusat (DPR RI di Senayan).
Sebetulnya tak beda dengan mantan presiden lainnya, mereka juga sibuk mengatur siasat untuk menggolkan putra dan putri mahkotanya untuk berkuasa di panggung nasional.
PSI pun sedang giat membangun dan memperkuat struktur partai. Jokowi menegaskan, kekuatan utama PSI tidak hanya terletak pada perolehan kursi legislatif, melainkan juga pada pembentukan struktur partai hingga tingkat desa. Inilah yang jadi kekuatan besar PSI.
Semakin PSI dikenal luas dan publik yakin Jokowi ada bersama PSI maka ibarat pohon kelapa, semakin tinggi maka semakin kencang pula angin yang menerpa. Jadi semakin banyak yang berusaha menjelekkan PSI atau Jokowi atau kadernya artinya PSI semakin disukai dan jadi pilihan lebih banyak orang.
Apa indikatornya? Survey terakhir yang dilakukan SMRC memberi skor PSI di 4,1 persen, yang artinya kalau ambang batas “parliamentary threshold” di 4 persen, maka PSI sudah bakal lolos ke parlemen pusat di Senayan.
Tapi kata Jokowi, target PSI bukan sekedar lolos ke parlemen pusat di Senayan, tetapi agar PSI meraih “kemenangan besar” tahun 2029 nanti. Apa itu yang dimaksud dengan “kemenangan besar” PSI?
Bukan hanya sekedar meloloskan PSI ke Senayan, tapi target yang Jokowi pasang tidak main-main, PSI harus meraih kemenangan besar! Apa dan mengapa begitu? Apa dan mengapa mesti meraih “kemenangan besar”?
Semua tahu sama tahu hanya PSI yang terus secara konsisten mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor, sementara parpol lain yang ada di parlemen bungkam. Terutama Ketua DPR Puan Maharani yang malah terkesan mengulur-ngulur waktu terus sampai orang lupa dan faktanya fenomena korupsi telah terus menggerogoti dana pembangunan.
Memang di parlemenlah pada instansinya yang pertama dilakukan kontrol atau pengawasan terhadap jalannya administrasi pemerintahan. Dan sekarang ini yang terjadi bukannya kontrol tapi kolusi dan konspirasi jahat mengorupsi dana negara. Oleh karena itu haruslah dilakukan “pembersihan” besar-besaran di tubuh parlemen kita.
Pembersihan besar-besaran di tubuh parlemen kita tidak bisa dikerjakan oleh “orang-orang dari parpol lama” yang terbukti telah melawan kehendak rakyat untuk memberantas korupsi secara radikal. Indikator utamanya dengan menggolkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Parlemen dari kata “parler” (bahasa Perancis) yang berarti “berbicara”. Lembaga ini bertugas menampung aspirasi rakyat, membuat undang-undang, serta mengawasi jalannya pemerintahan.
Dari asal katanya saja “berbicara”, sudah mestinya jadi tempat para wakil rakyat berdiskusi dan berbicara untuk kepentingan masyarakat. Lalu menyusun dan mengesahkan undang-undang bersama pemerintah. Bukannya berkongkalikong di belakang layar, jadi seperti rayap yang menggerogoti dari dalam. Anggota parlemen seyogianya lantang beradu argumentasi logis di depan layar.
Parlemen bertugas melakukan fungsi pengawasan. Artinya mengontrol kebijakan dan kinerja pihak eksekutif (pemerintah). Demi jalannya roda pemerintahan, parlemen juga melakukan fungsi anggaran dengan membahas dan memberikan persetujuan terkait anggaran pendapatan dan belanja negara.
Memang, agenda politik Jokowi untuk memenangkan (secara besar) PSI di kontestasi pileg 2029 nanti bakal mengakibatkan “political disruption” (distrupsi politik) secara mendasar karena berhadapan frontal dengan status-quo. Dan pihak status-quo sudah pada galibnya bakal melakukan retaliasi, secara terbuka maupun secara brutus, alias menikam dari belakang.
Jokowi dan PSI sudah kenyang menghadapi berbagai panah fitnah. Tapi manakala Jokowi berhasil memenangkan PSI (secara besar) di parlemen, bisa dipastikan praktek politik transaksional (wani piro) bakal bermetamorfosis menjadi politik kerja… kerja… kerja… demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Partitur administrasi negara yang Indonesia sentris bakal dirancang bersama wakil-wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang “dibina” oleh Ketua Dewan Pembina PSI, Ir. H. Joko Widodo menjadi politik “bonum-commune” atau “bonum-publicum”. Politik bakal dikembalikan ke kittah-nya yang mulia, politik demi kemaslahatan bersama.
Arena politik Jokowi bersama PSI menjadi kancah memperjuangkan misi kenegarawanan (statesmanship) yang Indonesia sentris. Visi Indonesia Emas bakal menginspirasi kerja pembangunan (developmentalisme) untuk mengisi penuh apa yang disebut “jendela kesempatan” (window of opportunity). Memanfaatkan postur “bonus demografi” yang didominasi angkatan kerja produktif.
Tapi era bonus demografi ini tidak berlangsung lama, hanya di kisaran satu dekade. Kesempatan emas ini tidak bakal terulang dalam puluhan tahun lagi, singkat cerita “it is now or never!”.
Memahami “window of opportunity” dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 adalah momen langka dimana saat Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif sangat mendominasi di kisaran tahun 2030 sampai 2040-an.
Maka jendela waktu krusial ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui hilirisasi industri, transisi ekonomi hijau, digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) serta peningkatan kualitas SDM agar Indonesia terhindar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Berpendapatan menengah itu meninabobokan, tidak sengsara tapi membius kita untuk mau beranjak dari status-quo negara berpenghasilan menengah (sekitar USD 5000 sampai USD 10.000 per kapita per tahun) naik kelas jadi negara maju (sekitar USD 15.000 ke atas per kapita per tahun).
Sebagai catatan saja, beberapa negara skandinavian sudah mencapai kisaran USD 100.000 per kapita per tahun. Ditambah distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata dalam aspek kesehatan, kecukupan gizi anak-anak sekolah, fasilitas sosial dan pendidikan yang bermutu tinggi. Benchmark untuk negara-negara kesejahteraan sudah ada, kita tinggal belajar dan bekerja keras mengejar ketertinggalan.
Waspadai, jangan sampai kita gagal mengelola produktivitas tenaga kerja hari ini (era bonus demografi) yang membawa risiko Indonesia jadi menua sebelum menjadi kaya atau makmur. Kualitas dan pemerataan sumber daya manusia dalam aspek mutu pendidikan serta keterampilan teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Kita perlu fokus pembangunan di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) untuk mempersempit kesenjangan (disparitas) pembangunan.
Jangan lengah, intensitas terjadinya disrupsi global yang kerap membingungkan, rivalitas antar negara, antar kepentingan politik maupun korporasi yang mengakibatkan ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ancaman keamanan siber (cyberpolitik). Itu semua menjadi sinyal-sinyal yang perlu ditangkap oleh kepekaan radar ipoleksosbudhankam kita.
Janganlah kita membuang-buang waktu dan energi bangsa untuk hal yang sia-sia, hal yang remeh temeh serta hal-hal yang bodoh. Kita bakal cuma jadi bahan tertawaan negara tetangga.
Ungkapan Bambang Pacul,”Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau sama orang itu!”, nampaknya bukanlah perkataan kosong. Nasihat bernuansa machiavelis ini mengungkap realisme politik, jujur mengungkap realitas politik apa adanya.
Makna jangan melawan orang baik, ini bicara soal kekuatan ketulusan hati. Orang baik, tulus, dan tidak punya niat jahat sering kali memiliki simpati atau dukungan yang alami dari orang banyak, serta tentunya perlindungan dari Tuhan (bagi orang yang beriman).
Maka segala niat buruk yang diarahkan kepada mereka yang punya niat baik justru bisa berbalik menjadi kerugian bagi yang punya niat buruk. Dampak sosialnya, dengan melawan atau menzalimi orang yang dikenal baik dan tulus justru akan membuatnya dipandang buruk oleh publik, sehingga pasti akan kehilangan simpati (kalah secara sosial).
Ditambah lagi dengan hukum karma. Kita yakini bahwa energi kebaikan memiliki kekuatan moral yang besar dan sulit dikalahkan oleh intrik atau kelicikan.
Kita tahu Jokowi sering mengirim sinyal-sinyal politik yang kerap baru bisa dipahami beberapa tahun kemudian. Yang jelas sinyal itu dikirim untuk kebaikan Indonesia. Seperti yang pernah ia katakan dengan gamblang, “Asal itu untuk rakyat, saya pertaruhkan reputasi saya”.
“Target kita bukan hanya target masuk senayan. Tapi ada target besar yang pingin kita capai.” – Joko Widodo, saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Kupang, Jumat, 31 Juli 2026
Banyak perlawanan, banyak fitnah. Tapi kita ingat nasihat politisi senior Bambang Pacul, “Jangan lawan orang baik, kalah kau sama orang itu, faktanya dia dicintai rakyat, mati lu!”.
Komentar