JurnalPatroliNews | Jakarta – Delapan dekade lebih Indonesia merdeka, persoalan kesetaraan perempuan ternyata masih menyisakan pekerjaan besar. Ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik memang semakin terbuka, tetapi akses menuju posisi strategis dan pengambilan keputusan dinilai belum sepenuhnya setara.
Persoalan tersebut mengemuka dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar Universitas Paramadina pada 14 Agustus 2026, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Forum yang dimoderatori Kenita Putri itu mempertemukan sejumlah akademisi dan tokoh perempuan Universitas Paramadina untuk membedah posisi perempuan Indonesia dari berbagai perspektif, mulai dari ekonomi, sosial politik, diplomasi, psikologi hingga industri masa depan.
Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menempatkan akses perempuan terhadap ruang publik sebagai salah satu ukuran penting kemerdekaan.
Menurut Iin, kemerdekaan perempuan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari diskriminasi. Lebih jauh, perempuan harus memiliki kesempatan nyata untuk mengambil peran dan menentukan arah kehidupan sosial, ekonomi maupun politik.
“Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik.”
Perempuan Makin Aktif, Tetapi Posisi Strategis Masih Jadi Tantangan
Iin melihat peran perempuan Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pengelola kehidupan domestik, tetapi juga menjadi penggerak usaha mikro, kecil dan menengah serta salah satu penopang ketahanan ekonomi keluarga.
Di ranah sosial dan politik, keterlibatan perempuan juga dinilai membawa perspektif yang lebih inklusif, humanis dan berkeadilan.
Namun, kemajuan tersebut belum otomatis menghapus berbagai hambatan. Ketimpangan gender, konstruksi budaya dan belum meratanya akses terhadap kesempatan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, bahkan mempertanyakan kembali makna “ruang publik yang merdeka” bagi perempuan Indonesia.
Ia menyoroti paradoks antara tingginya jumlah perempuan di lingkungan pendidikan dengan minimnya keterwakilan mereka ketika memasuki arena publik dan posisi strategis.
“Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana,” ujar Rini.
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya persoalan pada fase transisi dari pendidikan menuju ruang pengambilan keputusan. Perempuan yang secara kuantitatif kuat di lingkungan akademik belum selalu memperoleh representasi yang sebanding dalam struktur kepemimpinan publik.
Ketimpangan Politik Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Dr. Prima Naomi menyoroti persoalan tersebut dari perspektif kesenjangan gender. Menurutnya, tantangan terbesar masih berada pada pemberdayaan politik, disusul partisipasi serta kesempatan ekonomi.
“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia,” kata Prima.
Artinya, peningkatan jumlah perempuan yang beraktivitas di sektor ekonomi belum cukup apabila tidak dibarengi dengan akses menuju ruang strategis.
Hal serupa berlaku dalam politik. Kehadiran perempuan dalam proses demokrasi tidak semestinya berhenti pada angka keterwakilan, tetapi harus berkembang menjadi kemampuan untuk ikut menentukan kebijakan.
Tia Rahmania, M.Psi., menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari kualitas demokrasi.
“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan, adalah demokrasi yang sehat.”
Menurut Tia, semakin beragam pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula peluang kebijakan publik mampu menangkap pengalaman dan kebutuhan kelompok masyarakat secara lebih utuh.
Kemerdekaan Perempuan Dimulai dari Kepercayaan Diri
Persoalan kesetaraan ternyata tidak hanya berkaitan dengan struktur sosial dan politik. Dari perspektif psikologi, Dr. Fatchiah E. Kertamuda menekankan pentingnya membangun kemerdekaan perempuan dari dalam diri.
Rasa percaya diri, harga diri, dukungan keluarga serta kesejahteraan psikologis menjadi fondasi agar perempuan mampu mengambil peran secara optimal.
Dengan fondasi tersebut, perempuan diharapkan tidak hanya memiliki akses terhadap kesempatan, tetapi juga keberanian untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan bersaing di ruang publik.
Jejak Perempuan dalam Diplomasi
Sementara itu, Dr. Peni Hanggarini membawa diskusi pada sektor diplomasi. Ia mengingatkan bahwa kontribusi perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan bangsa di tingkat internasional bukanlah sesuatu yang baru.
Sejumlah tokoh seperti Maria Ulfah Subadio, Laily Roesad dan Supeni Pujobuntoro telah mencatatkan peran dalam sejarah diplomasi Indonesia sejak era pascakemerdekaan.
Namun, menurut Peni, perjalanan tersebut belum sepenuhnya berujung pada keterwakilan yang setara, terutama ketika berbicara mengenai posisi kepemimpinan di institusi diplomasi.
Persoalan itu menunjukkan bahwa tantangan perempuan bukan lagi semata-mata memperoleh kesempatan untuk masuk ke suatu institusi, melainkan bagaimana memastikan mereka dapat berkembang hingga mencapai posisi yang memiliki kewenangan strategis.
Industri Masa Depan Butuh Perspektif Manusiawi
Pembahasan kemudian bergerak ke masa depan industri. Hendriana Werdaningsih, Ph.D., melihat craftsmanship sebagai salah satu karakter yang berpotensi berkembang dalam lanskap industri masa depan melalui perpaduan kreativitas, teknologi dan kekuatan komunitas.
Menurutnya, karakter perempuan dapat menjadi bagian penting dalam membangun industri yang tidak semata mengejar efisiensi dan produktivitas, tetapi tetap mempertahankan dimensi manusiawi.
“Karakter perempuan akan selalu menjadi nafas dan manufaktur masa depan yang lebih manusiawi,” ujar Hendriana.
Pandangan tersebut memperluas makna kontribusi perempuan. Perempuan bukan hanya dipandang sebagai kelompok yang perlu diberi akses, tetapi sebagai aktor yang memiliki perspektif dan kapasitas untuk ikut membentuk masa depan ekonomi serta industri Indonesia.
Kemerdekaan Harus Berarti Kesetaraan Kesempatan
Diskusi Perempuan Paramadina akhirnya mengerucut pada satu pesan penting: makna kemerdekaan bagi perempuan tidak berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan.
Kemerdekaan juga harus diterjemahkan menjadi kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, berusaha, memimpin, mengambil keputusan dan menentukan arah pembangunan.
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka menjadi momentum untuk kembali mengukur seberapa jauh perempuan telah memperoleh ruang yang setara dalam kehidupan publik.
Bagi Universitas Paramadina, penguatan partisipasi perempuan bukan sekadar agenda kesetaraan gender. Isu tersebut berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi, ketahanan ekonomi keluarga, masa depan industri dan pembangunan Indonesia yang lebih inklusif.
Jika perempuan masih menghadapi hambatan ketika bergerak dari ruang pendidikan menuju ruang kekuasaan dan pengambilan keputusan, maka perjuangan menuju kemerdekaan yang substantif masih belum selesai.
Komentar