JurnalPatroliNews | Jakarta — Penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki hari keenam. Di tengah proses evakuasi dan pemulihan, pemerintah didorong memastikan kebutuhan dasar puluhan ribu pengungsi tetap terpenuhi serta memperkuat dukungan anggaran kebencanaan.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan tanggap darurat, tetapi mulai menyiapkan skema pemulihan yang terukur bagi masyarakat terdampak.
“Memasuki hari keenam pascagempa, pemerintah harus memastikan tidak ada korban yang terlewat, tidak ada pengungsi yang terabaikan, dan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari pendataan. Penanganan harus bergerak dari respons darurat menuju pemulihan yang terukur,” ujar Matindas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu malam (22/8/2026).
Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi di lapangan.
Menurut Matindas, proses pencarian, evakuasi, identifikasi korban hingga pelayanan kesehatan harus dilakukan secara maksimal, termasuk di kawasan yang sulit dijangkau.
Perhatian khusus juga perlu diberikan terhadap kondisi pengungsi. Dengan jumlah yang disebut telah mencapai lebih dari 92 ribu jiwa, kebutuhan pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, keamanan, hingga kebutuhan dasar lainnya harus dipastikan tersedia secara berkelanjutan.
“Kita harus memastikan masyarakat yang terdampak baik yang tetap tinggal di rumahnya maupun di pengungsian mendapatkan bantuan dan layanan yang sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Matindas juga meminta Kementerian Sosial memastikan distribusi bantuan kebencanaan, termasuk santunan bagi korban, menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Ia menekankan agar distribusi tidak hanya terpusat di wilayah yang mudah dijangkau. Masyarakat di daerah terpencil, kawasan dengan akses terputus, serta kelompok rentan harus mendapat perhatian lebih.
Kelompok tersebut mencakup lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta ibu hamil.
Menurutnya, dalam situasi bencana, kecepatan distribusi bantuan harus berjalan seiring dengan ketepatan sasaran. Karena itu, pemerintah perlu memastikan data penerima bantuan terus diperbarui berdasarkan kondisi terkini di lapangan.
Selain persoalan distribusi bantuan, Matindas menyoroti kapasitas fiskal pemerintah dalam menghadapi berbagai bencana yang terjadi secara bersamaan di sejumlah daerah.
“Kami juga mendesak Pemerintah penanganan bencana tidak boleh terkendala keterbatasan anggaran. Negara harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk merespons kebutuhan korban secara cepat,” katanya.
Ia menilai kebutuhan anggaran kebencanaan harus disiapkan secara cukup dan berkelanjutan. Pasalnya, pemerintah tidak hanya menghadapi penanganan gempa di NTT, tetapi juga bencana dan kondisi darurat di sejumlah wilayah lain.
Matindas menyebut penanganan bencana juga berlangsung di Sigi, sementara kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) terjadi di berbagai daerah. Pada saat bersamaan, pemerintah masih menjalankan proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam kondisi tersebut, ia membuka kemungkinan dilakukannya evaluasi terhadap program pemerintah yang dinilai belum mendesak apabila terdapat ruang fiskal yang dapat dialihkan untuk memperkuat penanganan bencana.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kopdes Merah Putih sebagai program yang menurutnya dapat dievaluasi dari sisi efisiensi anggaran apabila diperlukan.
Matindas juga menilai pemerintah membutuhkan sistem satu data kebencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Data mengenai jumlah korban, pengungsi, rumah yang mengalami kerusakan, serta fasilitas publik terdampak harus diperbarui secara berkala dan menjadi basis utama dalam penyaluran bantuan.
Menurutnya, integrasi data diperlukan untuk mencegah bantuan menumpuk di satu lokasi, sementara masyarakat terdampak di wilayah lain justru belum tersentuh.
“Jangan sampai ada bantuan yang tumpang tindih di satu wilayah, sementara di wilayah lain masyarakat terdampak belum mendapatkan bantuan. Karena itu, satu data kebencanaan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan,” kata Matindas.
Ia berharap pemerintah dapat memastikan seluruh tahapan penanganan bencana berjalan secara terkoordinasi, mulai dari evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan hingga pemulihan kehidupan masyarakat.
Komentar