JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mempertanyakan efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menghentikan berbagai konflik bersenjata yang masih berlangsung di sejumlah belahan dunia.
Pertanyaan tersebut disampaikan Megawati ketika berdiskusi bersama Presiden Timor Leste José Ramos-Horta, sejumlah penerima Nobel, serta penerima penghargaan Turing di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Bagi Megawati, keberlanjutan perang menjadi ironi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju. Kemajuan peradaban, menurutnya, seharusnya berjalan beriringan dengan kemampuan manusia menciptakan perdamaian.
“Saya merasa sebuah kesedihan dengan adanya yang namanya perang karena akhirnya manusia lupa diri,” ujar Megawati.
Ia kemudian melontarkan pertanyaan mengenai posisi dan kemampuan PBB dalam meredam konflik yang masih terjadi di berbagai kawasan dunia.
“Menurut saya perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sebuah big question for me,” kata Megawati.
Mendorong PBB Berubah
Megawati mengaitkan persoalan tersebut dengan gagasan reformasi PBB yang menurutnya telah lama disuarakan Presiden pertama RI Sukarno.
Ia mengatakan struktur organisasi internasional tersebut dibentuk dalam konteks pasca-Perang Dunia II. Sementara itu, dunia telah mengalami perubahan besar secara politik, ekonomi, demografi, teknologi, maupun geopolitik.
“Ayah saya ini tadi mungkin sudah menerima adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa itu harus mengubah diri karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia Kedua,” tuturnya.
Menurut Megawati, perubahan kondisi dunia membutuhkan penyesuaian terhadap institusi yang menjadi wadah negara-negara untuk membangun kerja sama internasional.
Ia menilai struktur PBB tidak semestinya terus bertahan dalam format yang sepenuhnya mencerminkan konfigurasi kekuatan global pada masa setelah Perang Dunia II.
Dewan Keamanan Jadi Sorotan
Salah satu bagian yang secara khusus disoroti Megawati adalah Dewan Keamanan PBB. Ia menilai struktur lembaga tersebut perlu diperbarui agar lebih mampu merepresentasikan realitas dunia saat ini.
“Saya juga sudah berulang kali meminta bahwa yang namanya Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini,” ujarnya.
Menurut Megawati, komposisi negara yang memiliki ruang dan pengaruh dalam pengambilan keputusan internasional perlu mempertimbangkan perkembangan dunia setelah gelombang dekolonisasi.
Ia mendorong agar bangsa-bangsa yang pada masa pembentukan PBB belum merdeka kini mendapat ruang lebih besar dalam struktur pengambilan keputusan global.
“Kita harus benar-benar mendapatkan juga sebuah perubahan baru di mana yang namanya bangsa-bangsa yang ada sekarang yang dulu mungkin belum merdeka itu pun mendapatkan tempat yang namanya di Dewan Keamanan tersebut,” kata Megawati.
Reformasi Global Dinilai Mendesak
Pernyataan Megawati menempatkan reformasi PBB bukan sekadar sebagai agenda kelembagaan, tetapi sebagai bagian dari pencarian model tata kelola global yang dinilai lebih representatif.
Baginya, persoalan perang tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan lebih besar mengenai bagaimana negara-negara di dunia mengambil keputusan ketika menghadapi konflik.
Ketika perang terus berlangsung sementara mekanisme multilateral belum mampu menghadirkan penyelesaian yang diharapkan, Megawati melihat perlunya evaluasi terhadap sistem yang ada.
Gagasan tersebut sekaligus kembali mengangkat pandangan lama Sukarno mengenai pentingnya tatanan internasional yang lebih mencerminkan kepentingan bangsa-bangsa yang telah merdeka dan berkembang.
Di tengah perubahan geopolitik dunia, Megawati mendorong agar PBB mampu melakukan penyesuaian terhadap realitas baru sehingga mandat perdamaian dan kerja sama internasional dapat dijalankan lebih efektif.
Pertanyaan yang dilontarkan Megawati pada forum tersebut pada akhirnya bukan hanya mengenai perang yang belum terselesaikan, tetapi juga mengenai masa depan sistem multilateral dunia dan kemampuan PBB menjawab tantangan zaman.
Komentar