JurnalPatroliNews | Garut — Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di Kabupaten Garut mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menilai alokasi anggaran pembangunan jalan dalam APBD Kabupaten Garut 2026 belum sebanding dengan kebutuhan perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut.
Menurut KDM, saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberikan rekomendasi agar pembangunan jalan mendapat alokasi sekitar 7 persen atau Rp360 miliar dari total APBD.
Namun, dalam realisasi APBD 2026, anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum (PJU) disebut hanya mencapai Rp105 miliar atau sekitar 2,2 persen dari total APBD.
Anggaran Jalan Dinilai Belum Memadai
KDM mengatakan dari total Rp105 miliar tersebut, anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan jalan hanya sekitar Rp80 miliar.
Ia menilai besaran tersebut tidak cukup untuk menangani kondisi jalan di Kabupaten Garut yang memiliki wilayah cukup luas.
“Dari angka tersebut (Rp105 miliar), alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Tidak mungkin memperbaiki jalan yang begitu luas hanya Rp80 miliar sampai 105 miliar dengan PJU,” kata KDM, Sabtu (12/9/2026).
Menurutnya, persoalan jalan rusak yang banyak dikeluhkan masyarakat membutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai agar penanganannya dapat dilakukan secara optimal.
Aduan Masyarakat Jadi Sorotan
Sorotan terhadap anggaran infrastruktur tersebut muncul seiring banyaknya aduan masyarakat mengenai jalan rusak di Kabupaten Garut.
KDM menilai kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Jalan yang kondisinya baik tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengguna, tetapi juga menunjang mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.
Karena itu, menurut KDM, besaran anggaran pembangunan jalan perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pemprov Jabar Akan Panggil Bupati Garut
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengundang Bupati Garut dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut.
Pertemuan tersebut akan membahas kembali alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya jalan.
KDM mengatakan dirinya akan meminta Pemerintah Kabupaten Garut melakukan perubahan terhadap APBD 2026 agar alokasi anggaran pembangunan jalan dapat disesuaikan dengan ketentuan dan rekomendasi yang telah diberikan pemerintah provinsi.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
KDM Ingin Jalan Garut Lebih Layak
Menurut KDM, pembenahan jalan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Ia berharap penyesuaian anggaran dapat segera dilakukan sehingga penanganan jalan rusak di berbagai wilayah Garut bisa lebih maksimal.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
KDM pun menegaskan pentingnya memastikan anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui koordinasi antara Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Garut, persoalan alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat segera menemukan solusi sehingga masyarakat Garut dapat menikmati akses jalan yang lebih layak dan nyaman.
Komentar