JurnalPatroliNews | Jakarta — Suahasil Nazara resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026).
Penetapan tersebut berlangsung sekitar pukul 15.35 WIB, setelah Suahasil lebih dahulu terlihat hadir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari yang sama.
Kehadiran Suahasil di Istana kemudian menjadi perhatian lantaran berlangsung di tengah agenda perombakan susunan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Kedatangannya ke Istana pun sempat memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya perubahan posisi dalam pemerintahan, termasuk peluang dirinya menggantikan Purbaya.
Saat tiba di Istana, Suahasil mengenakan jas formal dengan dasi berwarna biru. Kepada wartawan, ia hanya menyampaikan bahwa kedatangannya dilakukan setelah menerima telepon dari pihak Istana.
Ketika itu, Suahasil belum mengungkapkan agenda maupun informasi lebih lanjut mengenai pertemuan tersebut.
Suahasil Nazara Resmi Gantikan Purbaya
Kehadiran Suahasil di kompleks Istana bertepatan dengan rangkaian pelantikan dan pengumuman sejumlah pejabat baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo pada Senin (14/9/2026).
Setelah reshuffle diumumkan, Suahasil resmi dipercaya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya sebelumnya mulai menduduki posisi Menteri Keuangan pada September 2025 setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025.
Dengan pergantian tersebut, Purbaya menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun sebelum posisi tersebut beralih kepada Suahasil melalui reshuffle Kabinet Merah Putih.
Profil Suahasil Nazara
Suahasil Nazara lahir pada 23 November 1970. Ia dikenal sebagai ekonom sekaligus akademisi dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi, kebijakan fiskal, dan pemerintahan.
Pendidikan tinggi Suahasil dimulai di Universitas Indonesia (UI). Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari UI pada 1994.
Setelah itu, Suahasil melanjutkan pendidikan ke Cornell University, Amerika Serikat. Di kampus tersebut, ia memperoleh gelar Master of Science (MSc) pada 1997.
Pendidikan doktoralnya ditempuh di University of Illinois at Urbana-Champaign. Suahasil kemudian meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) bidang ekonomi pada 2003.
Bangun Karier Akademik di Universitas Indonesia
Sebelum berkarier lebih jauh di pemerintahan, Suahasil membangun kiprahnya sebagai akademisi di Universitas Indonesia.
Ia mulai bergabung sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1999. Karier akademiknya kemudian berkembang hingga pada 2009 ia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi.
Di lingkungan UI, Suahasil pernah menduduki sejumlah jabatan struktural.
Pada 2004–2005, ia dipercaya sebagai kepala program studi pascasarjana ilmu ekonomi. Selanjutnya, Suahasil menjabat Kepala Lembaga Demografi pada 2005–2008.
Karier strukturalnya berlanjut dengan dipercaya sebagai ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009–2013.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu fondasi perjalanan Suahasil sebelum semakin aktif terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
Terlibat dalam Sejumlah Kebijakan Publik
Selain aktif di dunia akademik, Suahasil juga memiliki pengalaman dalam berbagai lembaga dan tim yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi serta pemerintahan.
Sejumlah posisi yang pernah dijalaninya antara lain:
- Anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009–2011.
- Wakil ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2009–2015.
- Koordinator kelompok kerja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden pada 2010–2015.
- Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013–2014.
Berbagai pengalaman tersebut membuat Suahasil bersentuhan langsung dengan isu desentralisasi fiskal, pengentasan kemiskinan, otonomi daerah, serta kebijakan ekonomi nasional.
Dari Kepala BKF hingga Wamenkeu
Karier Suahasil di Kementerian Keuangan semakin menonjol ketika ia dipercaya memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Ia mulai menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala BKF pada 6 Februari 2015.
Setelah menjalankan tugas tersebut, Suahasil kemudian dilantik secara definitif sebagai Kepala BKF pada 31 Oktober 2016.
Posisi itu menempatkannya dalam lingkaran penting perumusan kebijakan fiskal pemerintah.
Perjalanan kariernya kemudian berlanjut ke posisi Wakil Menteri Keuangan. Pada 25 Oktober 2019, Suahasil ditunjuk sebagai Wamenkeu dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dalam jabatan tersebut, ia mendampingi Menteri Keuangan dalam berbagai agenda perumusan serta pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Kembali Menjadi Wamenkeu di Era Prabowo
Pergantian pemerintahan tidak menghentikan perjalanan Suahasil di Kementerian Keuangan.
Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Ia dilantik pada 21 Oktober 2024.
Sebagai Wamenkeu, Suahasil menjalankan tugas membantu Menteri Keuangan dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan.
Pengalaman panjang tersebut kemudian menjadi salah satu modal Suahasil ketika dipercaya naik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Tinjau Kinerja Kemenkeu di Jawa Timur
Dalam kapasitasnya sebagai Wamenkeu, Suahasil juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit vertikal Kementerian Keuangan di Mojokerto dan Madiun, Jawa Timur, pada Rabu (11/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia menilai kinerja unit-unit Kementerian Keuangan di wilayah tersebut sepanjang 2025 secara positif.
Sebagian besar unit disebut berhasil melampaui target. Suahasil kemudian memberikan arahan agar jajaran Kemenkeu siap menghadapi berbagai tantangan fiskal pada 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mojokerto. Realisasi penerimaan pajak di kantor tersebut tercatat mencapai lebih dari 100 persen dari target.
Sementara itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja negara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Di sektor kepabeanan dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madiun berhasil mengamankan 8,7 juta batang rokok ilegal dalam periode yang dilaporkan.
Tekankan Integritas dan Efisiensi
Dalam sejumlah kesempatan bersama jajaran Kementerian Keuangan, Suahasil juga menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara.
Ia meminta seluruh pegawai Kemenkeu bekerja dengan dedikasi tinggi agar kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan negara dapat terus dijaga.
“Kita berusaha memastikan integritas menjadi tiang dari pekerjaan kita,” ujar Suahasil.
Selain integritas, Suahasil menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja.
Ia mencontohkan pengelolaan dana APBN senilai Rp1,77 triliun di KPPN Mojokerto yang dapat dilakukan secara efektif oleh 18 pegawai dengan dukungan sistem informasi.
Suahasil juga meminta jajaran Kemenkeu aktif berkoordinasi dan berbagi data dengan unit-unit Eselon I lainnya.
Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi antarsatuan kerja diperlukan agar pelaksanaan tugas pengelolaan APBN, khususnya di daerah, dapat berjalan lebih optimal.
Kini, pengalaman panjang Suahasil sebagai akademisi, perumus kebijakan fiskal, Kepala BKF, hingga Wakil Menteri Keuangan membawanya ke posisi tertinggi di Kementerian Keuangan sebagai Menteri Keuangan dalam sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Komentar