JurnalPatroliNews | Jakarta — Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah mendapat sorotan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini.
Didik menilai rencana penarikan utang melalui obligasi daerah belum semestinya menjadi pilihan sebelum Pemprov Jakarta membenahi tata kelola internal, meningkatkan transparansi, dan melakukan efisiensi anggaran.
Sorotan tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait utang.
Ekonom Ingatkan Risiko Utang Daerah
Didik menilai peringatan pemerintah pusat mengenai utang daerah memiliki dasar yang kuat.
Ia mencontohkan pengalaman Brasil sebagai pelajaran bahwa penerbitan obligasi daerah tanpa pengendalian utang yang ketat dapat menimbulkan persoalan serius, termasuk risiko gagal bayar yang pada akhirnya dapat berdampak lebih luas terhadap stabilitas ekonomi.
“Kontroversi ini tidak masalah terjadi sehingga semua pihak, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta otoritas moneter, berpikir dua kali dan menimbang dengan cermat risiko-risikonya,” kata Didik dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).
Menurutnya, penerbitan utang daerah harus melalui perhitungan yang matang, terutama menyangkut kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran di masa mendatang.
Politik dan Birokrasi Dinilai Cenderung Gemuk
Didik juga mengingatkan potensi persoalan akan semakin besar apabila utang daerah dilakukan ketika sistem politik dan birokrasi belum berjalan secara bersih, transparan, serta efisien.
Ia merujuk pada konsep budget maximizer theory, yakni kecenderungan politik dan birokrasi untuk terus memperbesar anggaran yang dikelola.
Karakter tersebut, kata Didik, berbeda dengan dunia usaha yang secara umum memiliki orientasi sebagai profit maximizer.
Sementara birokrasi, menurut dia, cenderung menjadi budget maximizer dan berpotensi memperbesar struktur serta kewenangannya melalui apa yang dikenal sebagai empire builder theory.
“Politik dan birokrasi sudah pasti karakternya seperti itu. Pemerintah akan terus-menerus membangun kerajaan birokrasi yang gemuk,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta rencana penambahan pembiayaan melalui utang tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah daerah memperoleh dana, tetapi juga dari efektivitas penggunaan anggaran yang sudah tersedia.
Utang Pemerintah Pusat Juga Disorot
Di sisi lain, Didik menilai kondisi fiskal pemerintah pusat juga perlu menjadi perhatian.
Ia menyebut utang pemerintah pusat telah meningkat hingga sekitar Rp10.000 triliun dengan beban pembayaran sekitar Rp600 triliun setiap tahun.
Besarnya pembayaran tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan kebutuhan prioritas lainnya.
Didik juga menyoroti tingginya tingkat bunga Indonesia jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.
Ia menyebut tingkat bunga Indonesia sekitar 7 persen, sementara China sekitar 1,6 persen, Singapura 2,3 persen, dan Jepang 2,9 persen.
“Ini benar-benar mencekik dan menguras dana APBN setiap tahun,” katanya.
Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan menambah utang harus dilakukan secara sangat hati-hati, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
APBD Jakarta Sudah Besar
Dalam konteks Jakarta, Didik mempertanyakan urgensi penerbitan obligasi daerah yang tengah direncanakan Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung.
Pasalnya, kapasitas anggaran Jakarta dinilai sudah sangat besar.
Didik menyebut APBD Jakarta pada tahun sebelumnya telah mencapai lebih dari Rp91 triliun.
Dengan kapasitas anggaran tersebut, ia menilai Pemprov Jakarta seharusnya terlebih dahulu memastikan seluruh belanja pemerintah telah dilakukan secara efisien dan benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas.
Ia mencontohkan sejumlah program pembangunan, termasuk pengerukan waduk, yang menurutnya dapat menyerap anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
“Pengeluaran daerah selama ini masih belum efisien dan bahkan superboros,” katanya.
Pemprov Jakarta Diminta Benahi Internal
Didik menyarankan Pemprov Jakarta tidak terburu-buru menerbitkan obligasi daerah sebelum melakukan pembenahan dari dalam.
Menurutnya, kesiapan politik dan birokrasi menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menambah beban pembiayaan.
“Kita harus melihat ke dalam dahulu, yakni kesiapan politik dan birokrasi yang sehat, transparan, dan efisien,” tuturnya.
Ia menilai efisiensi anggaran harus menjadi langkah awal sebelum Pemprov Jakarta mencari sumber pembiayaan baru.
Dengan APBD yang besar, pemerintah daerah dinilai masih memiliki ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pos-pos belanja, menentukan skala prioritas, dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rencana obligasi daerah pada akhirnya tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah memperoleh pembiayaan, tetapi juga menyangkut kemampuan mengelola kewajiban tersebut secara sehat dalam jangka panjang.
Karena itu, Didik meminta Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat menghitung secara cermat manfaat serta risiko penerbitan obligasi sebelum keputusan tersebut direalisasikan.
Komentar