JurnalPatroliNews | Jakarta — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Makassar menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan persoalan tersebut bukan semata-mata akibat menipisnya pasokan BBM.
Menurut Bahlil, terdapat dua persoalan yang ikut mendorong panjangnya antrean. Pertama, pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi setelah terjadi kenaikan harga. Kedua, dugaan penyalahgunaan BBM subsidi melalui kendaraan yang dimodifikasi dengan kapasitas tangki jauh lebih besar.
Bahlil mengatakan kondisi stok BBM nasional masih relatif aman dengan cadangan sekitar 20 hari. Karena itu, ia mempertanyakan apabila antrean panjang semata-mata dikaitkan dengan persoalan ketersediaan stok.
“Aku sudah cek, apa ini masalahnya, karena cadangan nasional kita 20 hari. Harusnya enggak logic masa terjadi antre?” ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Konsumen Nonsubsidi Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi mendorong sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan produk nonsubsidi beralih membeli BBM subsidi.
Perubahan pola konsumsi itu membuat permintaan terhadap BBM subsidi meningkat di sejumlah SPBU Makassar.
“Masalahnya sekarang, banyak orang awalnya tidak memakai subsidi, kemudian shifting ke subsidi, ini karena harganya melonjak,” kata Bahlil.
Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang menurut pemerintah perlu diperhitungkan dalam melihat antrean di lapangan.
Ketika jumlah konsumen yang mengakses BBM subsidi meningkat secara signifikan, tekanan terhadap layanan SPBU ikut bertambah.
Namun, Bahlil menilai persoalan belum berhenti pada perubahan perilaku konsumen.
Tangki Dimodifikasi hingga 1 Ton
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki bahan bakar yang telah dimodifikasi.
Bahlil menyebut terdapat kendaraan seperti mobil berukuran besar dan truk yang diduga memiliki kapasitas tangki tambahan hingga ratusan liter.
Bahkan, menurut dia, terdapat kendaraan yang disebut dapat menampung sekitar 700 liter hingga 1 ton BBM dalam satu kali pengisian.
“Dan ternyata ada mobil-mobil Pajero, mobil-mobil truk, bikin tangki gede besar sampai 700 liter, 1 ton, isi minyak di situ,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, praktik semacam itu berpotensi menggerus jatah BBM subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat yang berhak.
Karena kapasitas pengisian jauh lebih besar dibanding kendaraan normal, satu kendaraan dapat menyerap BBM subsidi dalam jumlah yang signifikan dan pada akhirnya memperpanjang antrean pengguna lain.
Bahlil Minta Polisi Ikut Bertindak
Bahlil meminta Kepolisian ikut mengawasi dan menindak dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi tersebut.
Menurutnya, persoalan itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah stok atau memperpanjang jam pelayanan SPBU.
Pengawasan terhadap kendaraan yang diduga menggunakan tangki modifikasi menjadi penting untuk memastikan BBM subsidi tidak dialihkan kepada pihak yang tidak semestinya.
“Ini yang terjadi, Bos,” kata Bahlil saat menyoroti praktik pengisian BBM menggunakan kendaraan bertangki besar.
Pemerintah pada dasarnya ingin memastikan subsidi energi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Sebab, apabila terjadi kebocoran distribusi, tambahan pasokan belum tentu langsung menyelesaikan persoalan di tingkat SPBU.
Ada Kendaraan yang Sengaja Mengantre?
Bahlil juga menyinggung temuan lain yang menurutnya perlu diperiksa.
Ia mengatakan terdapat indikasi kendaraan yang sudah kembali mengantre meski tangki bahan bakarnya belum kosong.
Dengan kondisi tersebut, kendaraan masih menyisakan BBM tetapi sudah kembali masuk antrean untuk memperoleh tambahan.
“Bahkan ada beberapa indikasi sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum kosong sudah antre. Isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter,” ungkap Bahlil.
Bila praktik tersebut benar terjadi secara sistematis, antrean tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan, tetapi juga perilaku pembelian berulang yang memperbesar tekanan terhadap pelayanan SPBU.
Antrean Mulai Berangsur Kondusif
Di tengah sorotan tersebut, kondisi antrean di Makassar dilaporkan mulai membaik.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan sebagian besar SPBU telah menunjukkan kondisi yang lebih kondusif. Lebih dari 35 dari total 45 SPBU disebut telah mengalami perbaikan antrean atau sekitar 80 persen dari jaringan SPBU yang dipantau.
Pertamina juga menambah sejumlah dukungan operasional, termasuk pasokan, operator, nozzle, serta memperpanjang jam layanan pada beberapa SPBU.
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi waktu tunggu masyarakat.
Dengan kondisi yang mulai normal, persoalan berikutnya adalah memastikan perbaikan tidak hanya bersifat sementara.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Kasus antrean Makassar kembali memperlihatkan bahwa persoalan BBM subsidi memiliki dua sisi.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi. Di sisi lain, pengawasan terhadap penerima dan pola konsumsi harus diperkuat agar subsidi tidak diserap secara berlebihan oleh pihak tertentu.
Pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke subsidi merupakan konsekuensi yang perlu diantisipasi ketika terjadi perbedaan harga yang semakin lebar.
Namun dugaan modifikasi tangki dengan kapasitas ratusan liter hingga satu ton merupakan persoalan berbeda karena berpotensi masuk ke ranah penyalahgunaan distribusi.
Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi antara Kementerian ESDM, Pertamina, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Pemerintah Dituntut Pastikan Subsidi Tidak Bocor
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pemerintah melihat antrean BBM Makassar bukan hanya sebagai persoalan teknis pelayanan SPBU.
Ada persoalan permintaan, perilaku konsumen, hingga dugaan penyalahgunaan yang harus ditangani secara bersamaan.
Dengan cadangan nasional yang disebut sekitar 20 hari, fokus pemerintah kini diarahkan pada bagaimana pasokan tersebut tersalurkan secara tepat dan tidak tersedot oleh praktik pembelian yang melampaui kebutuhan wajar.
Pertamina sendiri terus melakukan penyesuaian di lapangan untuk mengurai antrean.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya sederhana: BBM tersedia, harga sesuai ketentuan, dan pelayanan berjalan adil.
Sementara bagi pemerintah, tantangannya jauh lebih besar—memastikan setiap liter BBM subsidi yang dikeluarkan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Antrean Makassar pun menjadi pengingat bahwa menjaga ketahanan energi bukan hanya soal seberapa besar stok yang tersedia, tetapi juga seberapa ketat distribusi dan pengawasannya.
Komentar