JurnalPatroliNews | Tangerang — Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia kerja mulai mengubah cara perusahaan menjalankan bisnis. Namun pemerintah mengingatkan, transformasi teknologi tidak boleh berhenti pada penggunaan perangkat digital.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan adopsi AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional.
Pernyataan itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara dalam Indonesia Human Capital and Beyond Summit 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (15/9/2026).
Menurut Yassierli, sektor ekonomi yang telah memanfaatkan AI secara lebih intensif cenderung menunjukkan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat dibandingkan sektor dengan tingkat adopsi AI lebih rendah.
Namun, ia menilai perkembangan AI tidak otomatis bermuara pada pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran.
Sebaliknya, teknologi dapat membuka jenis pekerjaan baru sekaligus meningkatkan permintaan terhadap kompetensi tertentu.
Karena itu, pekerja masa depan tidak cukup hanya menguasai keahlian teknis sesuai bidangnya. Mereka juga dituntut mampu menggunakan AI sebagai bagian dari proses kerja.
AI Bukan Sekadar Asisten Digital
Yassierli mengingatkan perusahaan agar tidak memahami transformasi AI hanya sebagai keputusan merekrut tenaga ahli atau memasang teknologi baru.
Menurutnya, penerapan AI yang hanya ditempatkan sebagai alat bantu operasional memiliki dampak produktivitas yang terbatas.
“Adopsi AI tidak sebatas merekrut tenaga ahli atau menjadikan AI sekadar asisten digital,” kata Yassierli.
Ia menjelaskan, penggunaan AI sebagai asisten operasional rata-rata hanya mampu meningkatkan produktivitas sekitar 5 persen.
Angka tersebut dapat berubah signifikan apabila perusahaan berani melakukan perubahan pada cara kerja.
Menurut Yassierli, ketika alur bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) dirancang ulang, kemudian disertai peningkatan keterampilan pekerja, produktivitas berpotensi meningkat hingga 30–40 persen.
Artinya, tantangan terbesar dalam transformasi AI bukan sekadar soal teknologi, melainkan bagaimana perusahaan mendesain ulang pekerjaan agar teknologi dan manusia dapat bekerja secara lebih efektif.
Teknologi Tak Otomatis Berujung PHK
Salah satu kekhawatiran terbesar dalam pembicaraan mengenai AI adalah potensi hilangnya lapangan pekerjaan.
Yassierli menilai persoalan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi hubungan langsung antara AI dan pengurangan tenaga kerja.
Menurut dia, teknologi juga menciptakan kebutuhan terhadap kompetensi baru dan membuka peluang usaha yang sebelumnya mungkin belum tersedia.
Perubahan tersebut membuat kemampuan beradaptasi menjadi semakin penting.
Pekerja yang memiliki keahlian di bidang masing-masing sekaligus mampu memanfaatkan AI dinilai akan memiliki posisi yang lebih kuat menghadapi perubahan kebutuhan pasar kerja.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan keterampilan agar transformasi teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru antara pekerja yang mampu beradaptasi dengan mereka yang tertinggal.
Banyak Perusahaan Belum Mendapat Manfaat Besar
Yassierli juga mengutip kajian Boston Consulting Group (BCG) terhadap 1.250 perusahaan yang menerapkan AI.
Dalam kajian tersebut, sekitar 60 persen perusahaan pelopor AI disebut belum merasakan manfaat bisnis yang signifikan.
Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa memiliki teknologi canggih belum tentu membuat perusahaan otomatis menjadi lebih produktif.
Salah satu persoalannya terletak pada strategi implementasi.
Kesalahan dalam menentukan proses yang akan ditransformasi, pola kerja yang tidak berubah, serta kurangnya peningkatan keterampilan pekerja dapat membuat investasi AI tidak menghasilkan dampak maksimal.
“Karena itu, transformasi teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan daya saing sekaligus pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Empat Prinsip AI di Dunia Kerja
Untuk memastikan perkembangan AI berlangsung secara bertanggung jawab, Kemnaker mendorong empat prinsip utama.
Pertama, AI digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan semata-mata menggantikan pekerja.
Kedua, penerapan AI harus dilakukan secara partisipatif, termasuk dengan melibatkan pekerja serta serikat pekerja atau serikat buruh dalam proses transformasi.
Ketiga, keputusan yang dihasilkan AI dan berpotensi memengaruhi hak, keselamatan, maupun kesempatan kerja harus tetap berada dalam pengawasan manusia.
Keempat, transformasi teknologi harus mengikuti prinsip no one left behind.
Prinsip terakhir menjadi penting karena dampak perubahan teknologi tidak hanya dirasakan pekerja muda. Pekerja senior juga membutuhkan kesempatan peningkatan keterampilan agar mampu mengikuti perubahan cara kerja.
Reskilling Jadi Kunci
Perubahan teknologi yang berlangsung cepat membuat peningkatan keterampilan menjadi agenda yang semakin mendesak.
Pekerja tidak cukup hanya dilatih menggunakan perangkat AI. Mereka juga perlu memahami bagaimana teknologi tersebut digunakan secara tepat dalam konteks pekerjaan masing-masing.
Dalam pendekatan tersebut, reskilling dan upskilling menjadi bagian penting dari strategi ketenagakerjaan.
Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi, sementara pekerja membutuhkan kesempatan untuk memperbarui kompetensinya.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Pemerintah Siapkan Pilot Project AI
Untuk mendorong penerapan AI yang bertanggung jawab, Kemnaker tidak hanya menyusun prinsip umum.
Pemerintah juga menjalankan proyek percontohan produktivitas berbasis AI.
Program tersebut diarahkan untuk melihat secara langsung bagaimana teknologi dapat meningkatkan produktivitas jika diintegrasikan dengan pembenahan proses kerja dan peningkatan kemampuan tenaga kerja.
Selain itu, Kemnaker tengah menyiapkan panduan resmi mengenai penerapan AI di tempat kerja.
Panduan tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi perusahaan agar proses transformasi dilakukan dengan memperhatikan aspek produktivitas, hak pekerja, keselamatan, dan prinsip kemanusiaan.
Kementerian juga mendorong pembentukan wadah kolaborasi antarkorporasi untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta pembelajaran mengenai implementasi AI.
Masa Depan Dunia Kerja
Pesan Yassierli menunjukkan bahwa pemerintah tidak melihat AI semata sebagai teknologi baru.
AI dipandang sebagai bagian dari perubahan mendasar dalam cara perusahaan bekerja dan bagaimana tenaga kerja membangun kompetensi.
Karena itu, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari berapa banyak perusahaan yang menggunakan AI.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas pekerjaan, membuka peluang baru, dan tetap menjaga perlindungan terhadap pekerja.
Di titik inilah manusia tetap menjadi faktor utama.
AI dapat mempercepat proses, mengolah informasi dan membantu pengambilan keputusan. Tetapi arah penggunaannya tetap membutuhkan manusia yang memahami konteks, memiliki kompetensi, serta mampu mempertanggungjawabkan keputusan.
Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah memastikan revolusi AI tidak hanya menghasilkan perusahaan yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga tenaga kerja yang semakin kompeten dan mampu beradaptasi.
Transformasi teknologi, pada akhirnya, bukan soal memilih antara manusia atau AI.
Tantangannya adalah membangun kolaborasi keduanya agar produktivitas meningkat tanpa meninggalkan pekerja di belakang.
Komentar