JurnalPatroliNews | Jakarta — Polemik pemberian gift atau saweran virtual dalam siaran langsung TikTok yang melibatkan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuat. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kejelasan mengenai persoalan tersebut.
Trubus menilai KPK dapat memanggil Purbaya untuk meminta klarifikasi mengenai gift yang diterima ketika dirinya tampil dalam siaran langsung TikTok bersama putranya, Yuda Purboyo Sunu.
Persoalan itu menjadi perhatian karena siaran tersebut berlangsung pada Februari 2026, saat Purbaya masih menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Menurut Trubus, klarifikasi diperlukan untuk memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi mengenai penerimaan hadiah oleh pejabat publik.
“Bagi saya, prinsip good governance perlu diterapkan KPK terhadap Pak Purbaya. Dengan begitu, Pak Purbaya maupun KPK dapat terhindar dari fitnah atau persepsi negatif di ruang publik,” kata Trubus, Kamis (17/9/2026).
Gift TikTok Memiliki Nilai Ekonomi
Peristiwa yang dipersoalkan terjadi ketika Purbaya muncul dalam siaran langsung akun TikTok milik putranya saat momen sahur pada Februari 2026.
Dalam siaran tersebut, Purbaya berinteraksi dengan warganet dan menjawab berbagai pertanyaan. Di tengah berlangsungnya live, penonton mengirimkan sejumlah gift virtual, termasuk hadiah berbentuk paus.
Pemberian tersebut kemudian menjadi perhatian karena gift TikTok bukan sekadar animasi digital. Hadiah virtual dikaitkan dengan sistem koin berbayar dan dapat memiliki nilai ekonomi bagi penerima sesuai mekanisme platform.
Sorotan publik kemudian mengarah pada pertanyaan apakah penerimaan gift oleh seorang pejabat negara dapat menimbulkan persoalan gratifikasi atau konflik kepentingan.
Namun, status gift tersebut sebagai gratifikasi tidak dapat disimpulkan hanya dari keberadaannya. Penilaiannya memerlukan pemeriksaan terhadap konteks pemberian, pihak pemberi, nilai atau bentuk penerimaan, serta hubungan pemberian tersebut dengan jabatan penerima.
KPK Sebelumnya Sudah Beri Arahan
Persoalan tersebut sebenarnya telah mendapat perhatian KPK sejak Februari 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ketika itu menyampaikan bahwa apabila terdapat keraguan mengenai gift yang diterima Purbaya, pemberian tersebut dapat dikonsultasikan atau dilaporkan kepada KPK.
KPK juga menyarankan agar fitur penerimaan gift dinonaktifkan apabila Purbaya kembali melakukan siaran langsung.
Dengan adanya pernyataan tersebut, desakan Trubus agar persoalan kembali diklarifikasi muncul di tengah perubahan status Purbaya yang kini tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (15/9/2026).
Pengamat Soroti Preseden bagi Pejabat Publik
Trubus memandang persoalan tersebut bukan hanya menyangkut Purbaya secara pribadi, tetapi juga berkaitan dengan standar perilaku pejabat publik ketika berinteraksi melalui platform digital.
Menurut dia, keterbukaan diperlukan agar pejabat negara maupun masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerimaan hadiah digital harus diperlakukan ketika terjadi dalam kegiatan live streaming.
Ia juga mengkhawatirkan tidak adanya penjelasan yang memadai dapat membuat praktik serupa dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh pejabat atau penyelenggara negara lainnya.
“Biasanya begitu. Nanti pejabat lain bisa ikut melakukan hal serupa dan akhirnya masuk angin,” ujar Trubus.
Klarifikasi Menjadi Titik Penting
Dari sisi tata kelola pemerintahan, persoalan tersebut kini berada pada ranah klarifikasi dan transparansi.
Tidak adanya pemeriksaan atau penjelasan baru tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Sebaliknya, pemeriksaan juga tidak berarti penerima gift telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran etik.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pemberian hadiah digital kepada pejabat publik diterapkan secara transparan.
Bagi KPK, penjelasan mengenai status gift, mekanisme penerimaannya, serta langkah yang telah atau akan dilakukan dapat menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian kepada publik.
Sementara bagi Purbaya, klarifikasi dapat menjadi ruang untuk menjelaskan konteks penerimaan gift tersebut ketika dirinya masih menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan.
Dengan demikian, polemik yang bermula dari sebuah siaran TikTok tidak berhenti sebagai perbincangan di media sosial, tetapi dapat menjadi momentum memperjelas batas antara interaksi publik di ruang digital dan kewajiban menjaga integritas pejabat negara.
Komentar