JurnalPatroliNews | Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan persentase penduduk miskin di wilayah tersebut turun menjadi 8,70 persen pada akhir 2026. Target itu dikejar melalui berbagai program intervensi, salah satunya penanganan rumah tidak layak huni dan pengurangan backlog perumahan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan target tersebut saat membuka kegiatan Pembekalan dan Pentasharufan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Baznas Jawa Tengah Tahap III Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (23/9/2026).
“Target kita ada di angka 8,70 persen di akhir tahun ini. Semoga ini bisa tercapai,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Target tersebut dibandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 sebesar 9,21 persen, atau turun 0,27 poin persentase dibanding Maret 2025. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin Jawa Tengah tercatat sekitar 3,29 juta orang.
Hunian Layak Dikaitkan dengan Pengentasan Kemiskinan
Taj Yasin mengatakan persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga kondisi tempat tinggal masyarakat. Karena itu, pengurangan kebutuhan rumah dan peningkatan kualitas hunian menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah daerah.
Ia menyebut backlog perumahan di Jawa Tengah hingga semester II 2026 berada di kisaran 990 ribu unit. Angka tersebut disebut menurun dibandingkan kondisi 2025 yang berada pada sekitar 1,33 juta unit.
Data teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah mencatat kondisi awal backlog 2026 sebanyak 1.058.454 unit. Hingga Triwulan II 2026, penanganan telah mencapai 65.449 unit sehingga tersisa sekitar 993.005 unit. Backlog tersebut terdiri atas 296.390 unit kebutuhan kepemilikan dan 762.064 unit kebutuhan kelayakan hunian.
Perbedaan angka tersebut terutama terkait periode pembaruan data dan cara penyajiannya. Namun, keduanya menunjukkan bahwa kebutuhan hunian layak di Jawa Tengah masih berada pada skala yang besar.
Menurut Taj Yasin, persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, Baznas, perusahaan, serta masyarakat.
“Terima kasih kepada Baznas yang hari ini menyalurkan zakat kepada para penerima berupa perbaikan rumah tidak layak huni. Ini membantu kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Baznas Salurkan Rp2,011 Miliar
Dukungan Baznas menjadi salah satu bagian dari program rehabilitasi RTLH di Jawa Tengah.
Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah Ahmad Darodji mengatakan, pada Tahap III 2026, bantuan rehabilitasi diberikan kepada 112 unit rumah dengan total anggaran Rp2,011 miliar.
Secara kumulatif, Baznas Jawa Tengah mencatat bantuan rehabilitasi RTLH sepanjang 2019–2026 mencapai 3.855 unit, dengan nilai bantuan sekitar Rp49,174 miliar.
Untuk 2022, program tersebut mencakup 250 unit dengan nilai Rp4,375 miliar. Pada 2023 terdapat 65 unit senilai Rp1,17 miliar. Kemudian 2024 mencapai 591 unit dengan nilai Rp10,896 miliar.
Pada 2025, bantuan diberikan untuk 574 unit dengan nilai Rp10,682 miliar. Sedangkan pada 2026, total penyaluran yang disebut Baznas mencapai 237 unit dengan nilai sekitar Rp4,7 miliar.
Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang belum memenuhi standar kelayakan.
Dampak Langsung Dirasakan Penerima
Salah satu penerima bantuan, Badaruddin dari Kabupaten Wonosobo, mengatakan program rehabilitasi RTLH memberikan harapan bagi keluarganya untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak.
“Terima kasih sekali, semoga dengan bantuan yang diberikan melalui Baznas Provinsi Jawa Tengah dapat dipergunakan untuk renovasi rumah yang kami tempati dan menjadi berkah untuk anak-anak dan keluarga saya,” ujarnya.
Program perbaikan rumah tersebut menjadi salah satu bentuk intervensi yang menyentuh langsung kondisi tempat tinggal masyarakat.
Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga mencatat penanganan backlog melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, CSR, Baznas, serta partisipasi masyarakat. Pada akhir 2025, backlog tercatat sekitar 1.058.454 unit setelah berkurang dari 1.332.968 unit pada awal 2025.
Target Kemiskinan Masih Harus Dikejar
Dengan tingkat kemiskinan Maret 2026 sebesar 9,21 persen, target 8,70 persen yang disampaikan Pemprov Jateng berarti diperlukan penurunan 0,51 poin persentase dari posisi tersebut.
Namun, capaian akhir tahun nantinya akan ditentukan oleh perkembangan indikator kemiskinan yang diukur BPS. Target pemerintah daerah merupakan sasaran kebijakan, sedangkan angka kemiskinan resmi ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran statistik BPS.
Karena itu, upaya penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada program perbaikan rumah, melainkan juga membutuhkan intervensi di bidang pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
BPS mencatat ekonomi Jawa Tengah pada Semester I 2026 tumbuh 5,80 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di 4,30 persen. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang turut berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
Dengan target 8,70 persen di penghujung 2026, Pemprov Jawa Tengah kini masih memiliki sejumlah pekerjaan yang harus dikejar, sementara program rehabilitasi RTLH dan pengurangan backlog menjadi salah satu jalur intervensi yang sedang diperkuat.
Komentar