JurnalPatroliNews | New York — Indonesia membawa pesan bahwa komitmen menghadapi perubahan iklim harus diterjemahkan menjadi program konkret yang berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan menjadi salah satu forum internasional menjelang pelaksanaan COP31 di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Jumhur menegaskan Indonesia tetap menjadikan Persetujuan Paris sebagai landasan dalam menyusun kebijakan perubahan iklim. Pada saat yang sama, pemerintah berupaya memastikan agenda penurunan emisi tidak berjalan terpisah dari kebutuhan pembangunan nasional.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” ujar Jumhur.
Menurut dia, kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia diarahkan menuju target emisi nol bersih atau net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
B50 Masuk Agenda Dekarbonisasi
Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah langkah lintas sektor yang tengah dikembangkan untuk mendukung agenda transisi rendah karbon.
Beberapa di antaranya mencakup pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan teknologi Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), pengembangan energi surya skala besar, penerapan B50, serta percepatan ekosistem kendaraan listrik.
Bagi pemerintah, agenda tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai upaya mengurangi emisi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan energi dan pengembangan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
Jumhur menegaskan pembangunan rendah karbon harus tetap memperhitungkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transisi energi tidak cukup hanya diukur dari jumlah investasi atau penerapan teknologi.
“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” kata Jumhur.
Ia menambahkan transisi menuju ekonomi rendah karbon harus berlangsung secara adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada masyarakat.
Karena itu, indikator keberhasilan juga mencakup keterjangkauan energi, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, peningkatan nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pengurangan Metana Jadi Perhatian
Indonesia juga membawa isu pengurangan emisi metana ke dalam pembahasan perubahan iklim.
Dalam forum tersebut, pemerintah menyoroti perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penguatan data dan pelaporan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi pengurangan metana.
Data yang disampaikan dalam forum menunjukkan metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Menurut Jumhur, pengurangan emisi metana memiliki manfaat ganda karena tidak hanya berkaitan dengan agenda iklim, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan layanan publik.
Selain Interactive Leaders Dialogue, Indonesia mengikuti sejumlah Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi pada era ketika suhu global melampaui ambang 1,5 derajat Celsius, serta pengurangan metana.
Adaptasi Pesisir Jadi Agenda Penting
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi sebagai bagian penting dari strategi menghadapi perubahan iklim.
Salah satu agenda yang disampaikan adalah pengembangan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa (Pantura), bersamaan dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.
Langkah tersebut diarahkan untuk menghadapi risiko kenaikan muka air laut sekaligus melindungi masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan di kawasan pesisir.
Pendekatan tersebut menunjukkan agenda iklim Indonesia tidak hanya berfokus pada mitigasi dan pengurangan emisi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.
Dorong Pembiayaan Iklim yang Lebih Terjangkau
Persoalan pembiayaan menjadi bagian lain yang disoroti Indonesia di forum PBB.
Pemerintah mendorong agar pembiayaan iklim global lebih sesuai dengan kebutuhan negara berkembang, terutama dalam pelaksanaan NDC dan National Adaptation Plan (NAP).
Dukungan tersebut mencakup pembiayaan untuk penyiapan proyek dan program, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan kegiatan, hingga sistem transparansi.
Indonesia juga menekankan pentingnya dukungan bagi negara dan masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui mekanisme pembiayaan yang lebih mudah diakses.
Bagi Indonesia, pembiayaan menjadi faktor penting agar komitmen iklim tidak berhenti pada dokumen kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang berjalan di lapangan.
Menuju COP31 di Antalya
Keterlibatan Indonesia dalam Climate Summit 2026 berlangsung menjelang COP31 yang akan digelar di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026. UNFCCC mencatat konferensi tersebut menjadi agenda utama proses iklim multilateral tahun ini.
Dalam rangkaian menuju COP31, Indonesia mendorong penguatan pelaksanaan komitmen iklim dan peningkatan dukungan pembiayaan global, terutama bagi negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Paparan Indonesia di Markas Besar PBB tersebut memperlihatkan bahwa agenda transisi iklim ditempatkan dalam spektrum kebijakan yang lebih luas, mulai dari energi dan industri hingga sampah, metana, kendaraan listrik, perlindungan pesisir, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghubungkan target penurunan emisi dengan kebutuhan pembangunan nasional, termasuk ketahanan energi, penciptaan pekerjaan, penguatan ekonomi, dan perlindungan masyarakat dari risiko perubahan iklim.
Komentar