JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemanfaatan data statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah mendapat apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang digelar di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti bersama Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Penghargaan diberikan atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan statistik sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan daerah.
Sinergi Kemendagri dan BPS selama ini antara lain digunakan untuk memantau dan mengendalikan inflasi daerah, perkembangan harga komoditas pangan hingga mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
Kebijakan Dimulai dari Data
Tito mengatakan data statistik memiliki peran penting dalam mendukung tugas Kemendagri, khususnya dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.
Salah satu penerapannya terlihat dalam upaya pengendalian inflasi.
Menurut Tito, arahan Presiden Prabowo Subianto agar inflasi daerah tetap terkendali membutuhkan basis data yang akurat. Karena itu, data BPS menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi di berbagai daerah.
“Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis start-nya dari data-datanya BPS,” ujar Tito.
Menurut dia, data yang akurat membuat pemerintah dapat mengetahui kondisi daerah secara lebih terukur, termasuk mengidentifikasi daerah yang mengalami tekanan harga serta faktor yang menjadi penyebabnya.
Dari Data Bulanan Menjadi Pemantauan Lebih Cepat
Tito menjelaskan, sebelumnya data inflasi daerah secara umum dirilis dalam periode bulanan.
Namun, dinamika harga komoditas pangan dapat berubah jauh lebih cepat sehingga pemerintah membutuhkan instrumen pemantauan yang lebih responsif.
Dari kebutuhan tersebut, Kemendagri kemudian berkoordinasi dengan BPS untuk mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Indeks tersebut digunakan untuk melihat perkembangan harga sejumlah komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi.
Data IPH selanjutnya menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memantau perkembangan harga di daerah sekaligus mengevaluasi langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah dengan kerja sama seperti itu, karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus,” kata Tito.
Ia menyebut pengendalian inflasi tersebut turut berkontribusi dalam menjaga angka inflasi pada rentang yang menurutnya masih terkendali, yakni 1,5 hingga 3,5 persen.
Data Jadi Dasar Evaluasi Pemerintah Daerah
Pemanfaatan statistik oleh Kemendagri tidak hanya berkaitan dengan inflasi.
Data perkembangan harga juga pernah digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.
Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat melihat kondisi daerah secara lebih objektif, termasuk perkembangan harga pangan, tekanan inflasi dan respons pemerintah daerah terhadap persoalan ekonomi masyarakat.
Bagi pemerintah pusat, pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan tidak hanya didasarkan pada laporan administratif, tetapi juga pada indikator yang dapat diukur dan diperbarui secara berkala.
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jadi Perhatian
Ke depan, Tito mengatakan pemanfaatan data BPS akan diperluas untuk memonitor pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar perkembangan ekonomi di daerah terus dipantau karena memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait akan menggunakan data tersebut untuk melihat perkembangan ekonomi daerah secara berkala.
Langkah ini membuat statistik tidak berhenti sebagai kumpulan angka, tetapi menjadi bahan untuk membaca kondisi riil perekonomian sekaligus menentukan respons pemerintah.
Dengan basis data yang lebih terukur, pemerintah dapat melihat daerah yang mengalami perlambatan maupun pertumbuhan serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya.
BPS Disebut Silent Warrior
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPS yang disebutnya sebagai “silent warrior”.
Menurut Tito, pekerjaan BPS sering kali tidak terlihat langsung oleh masyarakat, tetapi memiliki peran penting dalam menyediakan data yang digunakan pemerintah untuk menjalankan berbagai kebijakan.
Ia juga menyinggung peran BPS dalam melakukan verifikasi data terkait penanganan dampak bencana.
“Bencana kita sudah jalan cepat sekali dari BPS melakukan verifikasi. Apalagi yang Sumatera kita hampir ratusan ribu yang kita urusin, rumah yang kena musibah,” ujar Tito.
Data hasil verifikasi tersebut diperlukan pemerintah untuk memastikan penanganan korban dan rumah terdampak dapat dilakukan berdasarkan kondisi lapangan.
Data Statistik Menjadi Infrastruktur Kebijakan
Penghargaan yang diterima Kemendagri menunjukkan semakin strategisnya pemanfaatan data statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kolaborasi antara Kemendagri dan BPS memperlihatkan bagaimana data dapat digunakan mulai dari pemantauan harga pangan, pengendalian inflasi, evaluasi pemerintah daerah hingga pemantauan pertumbuhan ekonomi.
Tantangannya adalah memastikan data yang digunakan tetap akurat, mutakhir dan mampu menggambarkan kondisi daerah secara tepat.
Sebab, semakin cepat perubahan ekonomi terjadi, semakin besar pula kebutuhan pemerintah terhadap data yang tersedia secara berkala dan dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan.
Bagi Kemendagri, sinergi dengan BPS menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan pemerintah daerah melalui pendekatan berbasis data.
Sementara bagi daerah, data statistik menjadi salah satu pijakan untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berangkat dari kondisi yang terukur.
Penghargaan dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 pun menjadi penanda atas kolaborasi tersebut sekaligus memperkuat pesan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Komentar