JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong perluasan akses pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan rencana pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh pemerintah, termasuk sertifikasi kompetensi.
Hal tersebut disampaikan Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi persaingan dan perubahan kebutuhan industri.
“Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.
Menurutnya, pelatihan vokasi perlu dirancang agar peserta tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kemampuan praktis yang dibutuhkan perusahaan. Sertifikasi diharapkan menjadi bukti kompetensi yang dapat mendukung daya saing pencari kerja ketika memasuki pasar tenaga kerja.
Kemnaker Perluas Jangkauan Balai Pelatihan
Selain memperluas program pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan pengembangan fasilitas balai pelatihan vokasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.
Penguatan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pembelajaran keterampilan, terutama bagi pencari kerja yang membutuhkan pelatihan sesuai kebutuhan industri.
Berdasarkan keterangan Menaker yang diberitakan ANTARA pada 1 September 2026, Kemnaker mengelola sekitar 40 balai, termasuk balai besar, balai, dan satuan pelaksana. Pemerintah saat itu menyampaikan rencana penambahan sekitar 15 hingga 19 balai pada 2027, sehingga jumlah keseluruhan ditargetkan mencapai sekitar 50–60 unit.
Dengan pengembangan tersebut, pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan pelatihan sekaligus memperkuat kapasitas lembaga vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten.
Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
Yassierli menekankan pentingnya penggunaan data pasar kerja untuk menentukan jenis keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Karena itu, Kemnaker mengoptimalkan Labor Market Intelligence (LMI) dan pembaruan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).
LMI membantu memberikan gambaran mengenai kebutuhan tenaga kerja dan kecenderungan pasar kerja. Sementara itu, KBJI menjadi acuan dalam pengelompokan jabatan yang dapat mendukung pemetaan kebutuhan kompetensi.
Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga pelatihan untuk menyusun program yang lebih tepat sasaran, sehingga keterampilan yang dipelajari peserta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pendekatan ini juga menjadi upaya mengurangi kesenjangan keterampilan atau skill gap, yakni kondisi ketika kemampuan pencari kerja belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
Kompetensi Jadi Pertimbangan Penting Perusahaan
Menaker menjelaskan bahwa perkembangan dunia kerja mendorong perusahaan semakin memperhatikan keterampilan yang dimiliki calon tenaga kerja.
Pendekatan skill-first menempatkan kompetensi sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menilai kesesuaian kandidat dengan kebutuhan pekerjaan.
“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” lanjut Yassierli.
Pendekatan tersebut mendorong pencari kerja untuk terus meningkatkan keterampilan, baik melalui pendidikan formal, pelatihan vokasi, sertifikasi, maupun pengalaman praktik.
Bagi lembaga pelatihan, perubahan ini menjadi tantangan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Keterampilan yang diajarkan juga perlu diperbarui secara berkala agar lulusan tidak tertinggal dari perubahan tuntutan pekerjaan.
Pemerintah, Kampus, dan Industri Perlu Berkolaborasi
Penyelarasan pelatihan vokasi memerlukan kerja sama erat antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan dunia usaha.
Perguruan tinggi vokasi memiliki peran dalam menyiapkan lulusan dengan keterampilan terapan. Dunia industri dapat memberikan masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan, sedangkan pemerintah berperan memperluas akses pelatihan dan memperkuat dukungan sertifikasi.
Kolaborasi tersebut juga dapat membantu memperjelas jalur dari pelatihan menuju pekerjaan, termasuk melalui praktik industri, pemagangan, dan mekanisme rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Dengan keterlibatan industri sejak tahap perencanaan, pelatihan diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta yang lulus program, tetapi juga tenaga kerja dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar.
Menyiapkan Tenaga Kerja yang Lebih Kompetitif
Perluasan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tantangan berikutnya adalah memastikan akses pelatihan tersedia secara merata dan kualitasnya terjaga.
Pembiayaan pemerintah dan dukungan sertifikasi dapat membantu mengurangi hambatan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan. Namun, efektivitas program tetap perlu dilihat dari kualitas kompetensi yang diperoleh peserta, relevansi pelatihan, dan peluang mereka memasuki dunia kerja.
Melalui pengembangan fasilitas balai, pemanfaatan data pasar kerja, dan penerapan pendekatan berbasis kompetensi, Kemnaker berharap pelatihan vokasi dapat semakin menjawab kebutuhan industri.
Program tersebut diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, memperkuat daya saing, dan memperoleh peluang kerja yang sesuai dengan kompetensinya.
Komentar