JurnalPatroliNews | Aceh Besar – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diikuti peningkatan konsumsi protein anak hingga hampir 80 persen. Selain mendorong pemenuhan gizi peserta didik, program tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan makan sehat sejak dini dan memperkuat edukasi gizi melalui lingkungan sekolah.
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono saat meninjau pembagian MBG di SDN Cot Meuraja, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (13/10/2026).
Menurut Sudaryono, konsumsi protein anak yang sebelumnya disebut berada pada kisaran 30–40 persen kini meningkat hingga mendekati 80 persen seiring pelaksanaan program MBG.
“Konsumsi protein itu kemudian dengan MBG ini konsumsi protein anak-anak itu kemudian juga naik dari kalau enggak salah dari 30 atau 40, 30-an persen itu kemudian naik menjadi hampir 80 persen,” ujar Sudaryono.
Meski demikian, angka tersebut masih perlu dipahami sesuai konteks pengukuran yang dimaksud. Dalam keterangan yang disampaikan, Sudaryono belum menguraikan secara terperinci indikator, periode pengamatan, maupun metode pengumpulan data yang mendasari angka tersebut.
Karena itu, klaim peningkatan konsumsi protein tersebut menjadi informasi penting mengenai evaluasi program, tetapi tetap memerlukan penjelasan metodologis agar dampaknya dapat dinilai secara lebih terukur.
Siswa Datang ke Sekolah dalam Kondisi Lapar Diklaim Menurun
Selain menyoroti konsumsi protein, Sudaryono menyampaikan bahwa proporsi siswa yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar kini berada di angka 14 persen.
Ia mengingatkan bahwa persoalan pemenuhan gizi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengalaman peserta didik di kota besar. Kondisi ekonomi keluarga, akses pangan, dan tantangan pemenuhan gizi dapat berbeda antardaerah.
“Kita tidak bisa mengukur keadaan siswa itu berdasarkan keadaan siswa yang ada di ibu kota atau di kota-kota besar. Ini secara agregat keseluruhan seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Pandangan tersebut menekankan pentingnya melihat kebutuhan gizi anak secara nasional, termasuk peserta didik yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses pangan dan layanan pendukung.
Namun, angka siswa yang datang dalam kondisi lapar juga perlu ditelaah berdasarkan sumber data, cakupan wilayah, dan periode pengukuran. Informasi tersebut penting agar evaluasi program tidak hanya bertumpu pada angka agregat, tetapi mampu menggambarkan perubahan yang terjadi di berbagai kelompok masyarakat.
Bagi BGN, tantangan berikutnya adalah memastikan program menjangkau peserta didik yang membutuhkan serta menyediakan makanan sesuai kebutuhan gizi mereka.
MBG Bukan Sekadar Membagikan Makanan
Sudaryono menegaskan bahwa MBG tidak semata-mata ditujukan untuk menyediakan makanan bagi peserta didik. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang.
Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan gizi belum merata. Oleh sebab itu, guru memiliki peran penting untuk membantu anak mengenali manfaat protein, sayuran, buah-buahan, serat, dan keberagaman makanan.
“Bukan kok kita ngasih makan gurunya bukan, tapi gurunya diberikan untuk dalam rangka edukasi gizi. Kenapa mesti ada serat, sayur, buah, kenapa mesti makan sayur, anak-anak kenapa enggak suka sayur harus suka sayur dan lain sebagainya,” jelasnya.
Pendekatan tersebut menempatkan sekolah sebagai lingkungan pembelajaran yang tidak hanya mendukung perkembangan akademik, tetapi juga membentuk perilaku hidup sehat.
Anak-anak diharapkan memahami alasan pentingnya mengonsumsi makanan yang beragam, bukan sekadar menerima makanan yang disediakan setiap hari.
Kebiasaan tersebut juga diharapkan dapat diterapkan di rumah. Dengan dukungan guru dan keluarga, edukasi gizi dapat membantu peserta didik mengenali makanan yang dibutuhkan tubuh serta membangun kebiasaan makan yang lebih baik.
BGN Perketat Data agar MBG Tepat Sasaran
Selain mengevaluasi aspek gizi, BGN memperkuat akurasi data penerima manfaat melalui kebijakan Surat Penetapan Penerima Manfaat Sementara.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan setiap porsi MBG disalurkan kepada penerima yang identitas dan datanya tercatat secara jelas. Pendataan juga diperlukan agar perkembangan penerima manfaat dapat dipantau dari waktu ke waktu.
Sudaryono menegaskan bahwa penetapan jumlah penerima harus mengacu pada data yang tersedia dan terverifikasi dalam sistem, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan jumlah peserta didik di suatu sekolah.
“BGN hanya akan memberikan menu ompreng yang by name by address-nya jelas,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, jumlah penerima manfaat yang tercatat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat disesuaikan apabila data di sekolah belum cocok dengan basis data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Sebagai contoh, apabila sebuah sekolah memiliki 500 siswa, tetapi jumlah yang tercatat dalam sistem kurang dari angka tersebut, data terverifikasi yang tersedia dalam sistem menjadi acuan penetapan jumlah penerima.
Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidaksesuaian antara jumlah makanan yang disiapkan dan jumlah penerima yang tercatat.
Namun, akurasi data juga bergantung pada pemutakhiran berkala agar siswa yang memenuhi kriteria tidak terlewat akibat data yang belum diperbarui.
Sekolah Diminta Memperbarui Data Peserta Didik
Untuk mendukung ketepatan penyaluran, BGN mendorong guru dan kepala sekolah memperbarui data peserta didik, termasuk kesesuaian identitas dan nomor induk siswa dalam sistem.
Sudaryono menjelaskan, pembaruan data yang telah masuk ke sistem akan ditindaklanjuti BGN. Ia menyebut proses tindak lanjut dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah data diperbarui.
“Caranya adalah guru atau kepala sekolah memperbarui data terbaru siswanya. Karena ada nomor induk sekolah dan nomor induk siswanya, itu diperbarui ke sistem. Dalam 1 x 24 jam terbarui, maka kemudian kami menindaklanjuti itu,” jelasnya.
Ketepatan data tersebut tidak hanya menyangkut penerima dari satuan pendidikan umum. Pendekatan serupa juga diterapkan untuk penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Dengan pendataan yang diperbarui, penyesuaian kebutuhan makanan di setiap satuan layanan diharapkan dapat dilakukan berdasarkan jumlah penerima yang benar-benar tercatat.
Pelaksanaan kebijakan ini tetap membutuhkan koordinasi antara BGN, pengelola SPPG, sekolah, dan institusi terkait agar pembaruan data tidak menghambat penerimaan makanan oleh peserta yang memenuhi kriteria.
Perkembangan Siswa Menjadi Bagian dari Evaluasi
Sudaryono menjelaskan bahwa pendataan penerima manfaat juga bertujuan membantu pemantauan perkembangan anak setelah mengikuti program MBG.
Menurutnya, data penerima dapat digunakan untuk melihat sejumlah indikator, mulai dari pertumbuhan fisik hingga perkembangan perilaku dan kehadiran di sekolah.
“Tujuannya adalah untuk memastikan ompreng itu diterima oleh seseorang yang ada namanya, ada datanya, sehingga kita bisa melihat perkembangannya. Tambah tinggi, tambah gemuk, tambah rajin, tambah kehadirannya di sekolahnya. Jadi kita bisa melihat nanti dampaknya terhadap siswa,” tegasnya.
Pemantauan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya mengevaluasi manfaat program. Namun, perubahan tinggi badan, berat badan, dan kehadiran sekolah perlu dinilai menggunakan pengukuran yang konsisten serta mempertimbangkan faktor lain yang turut memengaruhi perkembangan anak.
Evaluasi gizi yang baik juga perlu memastikan bahwa makanan memenuhi standar keamanan pangan dan kebutuhan gizi sesuai kelompok penerima.
Dengan demikian, manfaat MBG dapat dinilai melalui data yang lebih menyeluruh, bukan hanya jumlah porsi yang disalurkan setiap hari.
Ketepatan Sasaran dan Kualitas Gizi Harus Berjalan Bersama
Pelaksanaan MBG menghadirkan dua tantangan yang saling berkaitan. Pertama, memastikan makanan yang disediakan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Kedua, memastikan setiap porsi diterima oleh penerima manfaat yang tepat.
Peningkatan konsumsi protein sebagaimana disampaikan Kepala BGN menjadi salah satu indikator yang perlu diperiksa lebih lanjut melalui metode pengukuran yang jelas.
Pada saat bersamaan, penguatan basis data diperlukan agar penyaluran makanan dapat dipertanggungjawabkan dan perkembangan penerima manfaat dapat dipantau.
Keberhasilan program pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Kualitas menu, keamanan pangan, kesesuaian porsi, ketepatan penerima, dan dampak terhadap status gizi anak juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Melalui edukasi gizi dan perbaikan sistem pendataan, BGN berharap MBG tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga mendukung pembentukan generasi yang lebih sehat.
Komentar