JurnalPatroliNews | Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah resmi menggantikan Letjen TNI Suharyanto.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan luas area yang masih terbakar maupun yang sedang dalam penanganan berdasarkan data lapangan dan pemantauan satelit.
Sebelumnya, Suharyanto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa terdapat 639,23 hektare lahan yang masih terbakar dan dalam proses penanganan di enam provinsi prioritas.
Kristomei menyatakan akan mengonsolidasikan seluruh data yang tersedia sebelum menyampaikan hasil evaluasi kepada publik.
“Saya sudah bilang, saya akan melakukan konsolidasi total. Saya akan mengecek terlebih dahulu data dan fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit,” kata Kristomei seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
SiPongi dan Pemantauan NASA Jadi Bahan Evaluasi
Dalam proses verifikasi, BNPB akan memanfaatkan sejumlah sumber data, termasuk Sistem Pemantauan Karhutla atau SiPongi serta hasil pemantauan satelit NASA.
Menurut Kristomei, data tersebut akan digunakan untuk menghitung luas wilayah terdampak sekaligus mengevaluasi dampak kebakaran.
“Misalnya, ada SiPongi, kemudian hasil pemantauan NASA. Berapa sebenarnya luas wilayah yang terbakar? Itu bisa dihitung. Dampaknya seperti apa juga akan kita lihat, lalu akan diumumkan,” ujarnya.
Verifikasi tersebut menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi karhutla di berbagai wilayah. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar penentuan langkah penanganan berikutnya.
Tanjung Puting Catat Area Terbakar Terbesar
Dalam laporan sebelumnya kepada Presiden Prabowo pada rapat terbatas penanganan karhutla, Senin (12/10/2026), Suharyanto menyebut total luas lahan yang masih terbakar dan dalam penanganan mencapai 639,23 hektare di enam provinsi prioritas.
Dari angka tersebut, area kebakaran terbesar dilaporkan berada di Kalimantan Tengah, khususnya kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, dengan luas 513,89 hektare.
Data tersebut akan menjadi salah satu bahan yang ditelaah kembali oleh kepemimpinan BNPB yang baru. Meski demikian, angka luas kebakaran masih perlu dipahami berdasarkan waktu pelaporan dan hasil verifikasi terbaru.
Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Selain pembaruan data, Kristomei menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam penanganan karhutla maupun bencana lainnya.
“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu yang pertama,” tegasnya.
Ia menambahkan, kecepatan respons di lapangan tidak boleh terhambat oleh pembahasan mengenai tingkatan status bencana. Menurutnya, langkah penanganan harus tetap berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayah terdampak.
Status Bencana Nasional Masih Dikaji
Saat ditanya mengenai kemungkinan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Kristomei mengatakan keputusan tersebut akan mempertimbangkan kondisi yang ada.
“Nanti kita lihat penentuan tingkat status bencana, apakah nasional atau daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penetapan status harus berjalan seiring dengan respons yang cepat dan efektif. Besarnya status bencana, menurutnya, tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan.
Kristomei resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB pada Kamis (15/10/2026), menggantikan Suharyanto. Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB.
Dengan kepemimpinan baru, konsolidasi data, pemantauan wilayah terdampak, dan perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi penanganan karhutla nasional.
Komentar