JurnalPatroliNews | Manado – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius DPRD Sulut. Persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Solar, dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Michaela Elsiana Paruntu, menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan persoalan tersebut serta menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pertamina untuk mencari solusi.
Menurut Michaela, penanganan antrean BBM telah menjadi perhatian berbagai pihak. Koordinasi dilakukan secara intensif guna merespons keluhan masyarakat sekaligus memastikan langkah penanganan di lapangan berjalan efektif.
“Dari kemarin kami terus memantau masalah BBM ini. Di dalam grup ada petinggi jajaran Pemprov Sulut dan pihak Pertamina. Semua menyeriusi masalah ini, sampai semalam mereka terus bekerja,” ungkap Michaela.
Sebagai koordinator Komisi II DPRD Sulut yang bermitra dengan Pertamina, Michaela menilai komunikasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi tersebut.
Ia juga menyinggung beredarnya surat edaran dari dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM). Menurutnya, surat edaran tersebut telah ditarik kembali setelah adanya komunikasi dan arahan dari pihak-pihak terkait.
Michaela mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan Pertamina dalam menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Namun, ia berharap langkah yang dilakukan tidak berhenti pada penanganan sementara, melainkan mampu memperbaiki distribusi BBM agar antrean serupa tidak terus berulang.
Pertamina Tambah 3.000 KL Pertalite
Di tengah keluhan masyarakat, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat pasokan Pertalite dengan tambahan sebanyak 3.000 kiloliter (KL) melalui Integrated Terminal (IT) Bitung.
Berdasarkan laporan ANTARA pada Kamis (15/10/2026), tambahan pasokan tersebut didukung kedatangan kapal MT Naura yang membawa kargo Pertalite untuk memperkuat ketahanan stok di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan sekitarnya.
Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan perusahaan melakukan berbagai langkah strategis untuk mengurai antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Upaya tersebut mencakup pemantauan stok dan penyaluran BBM secara intensif, percepatan suplai ke SPBU yang persediaannya menipis, serta penambahan stok untuk mengantisipasi potensi antrean lebih panjang.
Pertamina juga mengerahkan petugas marshal untuk membantu mengatur kendaraan, mengarahkan konsumen ke jalur pengisian yang tersedia, dan memastikan pelayanan di SPBU berlangsung lebih tertib.
Perusahaan turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Pertamina berharap tambahan pasokan tersebut dapat memperkuat ketersediaan BBM dan membantu memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, kondisi antrean di setiap SPBU tetap perlu dipantau untuk memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan.
Komisi II DPRD Sulut Jadwalkan RDP
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin mendatang untuk mengevaluasi persoalan BBM sekaligus membahas langkah perbaikan bersama instansi terkait.
Sebelum RDP digelar, Komisi II berencana turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memeriksa kondisi di lapangan dan mengidentifikasi kendala yang menyebabkan antrean kendaraan.
“Kami memastikan sebelum RDP, kami akan turun ke beberapa lokasi untuk memastikan kendala yang terjadi di lapangan. Dengan mengetahui akar masalahnya, bisa memperbaiki agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi,” jelas Inggried.
Menurutnya, pemeriksaan lapangan diperlukan agar pembahasan dalam RDP tidak hanya berfokus pada keluhan masyarakat, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pola distribusi dan pengawasan BBM.
Inggried menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak terkait tetap dilakukan meskipun memasuki akhir pekan. DPRD ingin memastikan komunikasi dengan Pertamina dan instansi pemerintah terus berjalan sehingga solusi dapat segera dibahas.
Masyarakat Diminta Tidak Panic Buying
Selain persoalan distribusi, DPRD Sulut menyoroti potensi panic buying atau pembelian BBM secara berlebihan akibat kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok.
Kekhawatiran tersebut berpotensi meningkatkan permintaan dalam waktu singkat dan memperpanjang antrean apabila masyarakat melakukan pengisian berulang di luar kebutuhan normal.
Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan Pertamina.
Pertamina juga mengimbau konsumen agar tidak melakukan pembelian berlebihan sehingga persediaan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat.
Michaela bersama jajaran DPRD Sulut berharap sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat mempercepat penanganan persoalan tersebut.
“Kami DPRD Sulut di bawah arahan koordinator Komisi II Michaela Elsiana Paruntu meminta masyarakat untuk tetap sama-sama menjaga situasi dan kondisi,” tutupnya.
DPRD Sulut menegaskan bahwa ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya harus menjadi perhatian bersama. Penambahan pasokan perlu diikuti pengawasan yang konsisten dan evaluasi menyeluruh agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi serta antrean panjang di SPBU tidak terus berulang.
Komentar