JurnalPatroliNews | Palembang — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan dievaluasi secara menyeluruh. Selain memperkuat koordinasi pemadaman, ia menekankan perlunya penyelidikan terhadap dugaan pembakaran lahan yang berpotensi membuat kebakaran kembali meluas.
Penekanan tersebut disampaikan Kristomei saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Sumatera Selatan, Minggu (18/10/2026). Kunjungan itu menjadi agenda perdana sejak dirinya dilantik sebagai Kepala BNPB, sekaligus kesempatan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan menentukan kebutuhan dukungan pemerintah pusat.
Rapat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Mayjen Sriyanto, Kepala BPBD Sumsel M. Iqbal Alisyahbana, serta jajaran pemerintah daerah.
“Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB. Jadi saya baca masalah, apa sih yang sudah kita kerjakan dan apa sih yang akan perlu bantuan pusat untuk di-back up,” ujar Kristomei.
Pengerahan Personel Harus Terukur dan Efektif
Kristomei menegaskan penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Kolaborasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur operasional dinilai penting agar langkah pemadaman di lapangan berjalan selaras.
Ia juga meminta efektivitas pengerahan ribuan personel gabungan dan berbagai sarana pendukung, termasuk helikopter, dievaluasi berdasarkan hasil nyata. Evaluasi perlu melihat perkembangan luas kebakaran, jumlah titik panas, serta kemampuan operasi dalam mengendalikan titik api yang masih aktif.
Menurutnya, jumlah personel dan peralatan yang besar harus diikuti hasil yang terukur. Apabila operasi belum efektif, penyebabnya perlu diidentifikasi agar strategi dapat segera diperbaiki.
Sebagai langkah taktis, BNPB mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah yang memiliki titik panas. Setiap posko diharapkan memiliki penanggung jawab, peta pembagian tugas, serta data akurat mengenai jumlah personel dan peralatan yang dikerahkan.
Teknologi Pemadaman Diminta Teruji
Selain evaluasi operasi darat, BNPB mendorong pengujian efektivitas teknologi pemadaman, mulai dari water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berbasis natrium klorida (NaCl) hingga inovasi penggunaan dry ice.
Penggunaan teknologi tersebut perlu dinilai secara ilmiah untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi lapangan, efektivitas hasil, dan efisiensi anggaran.
BNPB juga meminta perhatian terhadap kondisi ekosistem gambut. Upaya menjaga kelembapan lahan, termasuk melalui pengelolaan kanal dan pembasahan lapisan gambut, dinilai perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko kebakaran berulang di Sumatera Selatan dan Kalimantan.
Peta Kebakaran Jadi Dasar Penelusuran Dugaan Pembakaran
Dalam rapat tersebut, BNPB memaparkan pemetaan spasial yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemetaan itu mencatat 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran.
Area yang dimaksud mencakup perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
BNPB menyebut sebagian titik api ditemukan di kawasan perbatasan izin konversi. Temuan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran, termasuk kemungkinan adanya pembukaan atau perluasan lahan melalui pembakaran.
Kristomei meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pembakaran yang mungkin melibatkan individu maupun korporasi. Namun, penetapan tanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti yang sah.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” tegasnya.
Ia menekankan penanganan karhutla perlu mengedepankan kolaborasi, respons cepat, inovasi, dan strategi yang tepat. Kecepatan bertindak dalam hitungan menit dan jam dinilai penting untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan mengurangi paparan asap terhadap masyarakat.
BNPB Soroti Akuntabilitas dan Kesehatan Petugas
Kristomei turut mengingatkan agar laporan jumlah personel di posko sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akurasi data diperlukan untuk memastikan dukungan logistik, keselamatan, kesejahteraan, dan kebutuhan kesehatan petugas dapat dipenuhi secara tepat.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi personel yang terpapar asap selama menjalankan operasi pemadaman. Pemeriksaan, termasuk evaluasi kondisi paru-paru apabila diperlukan oleh tenaga medis, menjadi bagian dari perhatian terhadap keselamatan petugas.
Tinjau Titik Api dari Udara
Usai rapat koordinasi, Kristomei bersama Kepala BMKG melaksanakan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau kondisi karhutla, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Dari udara, kepulan asap dan titik api masih terlihat di sejumlah lokasi. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pemadaman lanjutan, memperkuat koordinasi operasi darat dan udara, serta memprioritaskan wilayah yang masih mengalami kebakaran.
BNPB menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh banyaknya personel dan peralatan yang dikerahkan, tetapi juga oleh efektivitas pemadaman, akurasi data, pencegahan kebakaran berulang, dan penegakan hukum yang didukung bukti.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Komentar